Rizal Ramli Lapor KPK soal Impor Pangan, Pemerintah Merespons

Jakarta - Pemerintah akhirnya buka suara terkait langkah eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli melaporkan indikasi tindakan korupsi dari setiap kegiatan impor pangan.

Rizal Ramli melakukan laporan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pengacaranya. Tindakan itu juga dikomentari menteri kabinet kerja.

Bagaimana tanggapannya? Simak selengkapnya di sini:

Rizal Ramli Lapor KPK

Foto: Rizal Ramli ke KPK (Haris Fadhil/detikcom)

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi KPK. Dia melaporkan dugaan korupsi impor pangan.

"Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan," kata Rizal di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018).

Dia mengatakan dugaan korupsi impor pangan sangat merugikan. Menurutnya, kerugian dialami petani hingga konsumen.

"Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita, terutama petani konsumen, dan ada dugaan tindak pidana korupsi karena itu kami akan laporkan kepada KPK memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk KPK mengambil tindakan lebih lanjut," ujarnya.

Namun dia tak menjawab saat ditanya siapa pihak yang dilaporkan dan detail data dugaan korupsi impor pangan tersebut. Rizal hanya mengatakan KPK sudah berpengalaman menangani kasus korupsi terkait sektor pangan.

Katanya Ada Pejabat Kecanduan Impor

Foto: Rizal Ramli melaporkan Ketum NasDem Surya Paloh ke Bareskrim. (Arief-detikcom)

Rizal mengaku melakukan itu didasari keprihatinannya tentang Indonesia yang sering kali impor pangan. Padahal menurutnya Indonesia dengan iklim yang mendukung justru bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Kenapa Indonesia sampai hari ini belum pernah bisa jadi mangkok pangannya Asia. Bahkan memberi makan bangsa sendiri susah," tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya, ada 3 penyebab yang membuat Indonesia terus melakukan impor pangan. Pertama tidak adanya strategi besar agar mendorong Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

"Kedua kita terlalu fokus pada masalah teknologi yang memang penting, yaitu bibit, irigasi, pest control dan lain-lain. Tapi melupakan aspek pricing. Kita tidak memiliki kebijakan harga yang menguntungkan petani. Di Jepang, di Taiwan, di Korea dipastikan setiap petani panen dia untung. Kita tidak pernah punya," tambahnya.

Terakhir, menurut Rizal ada oknum pejabat RI yang sudah kecanduan impor. Tujuannya untuk berburu rente demi keuntungan pribadi. Dalam rangka itulah dia menghadap KPK.

"Oknum pejabatnya kecanduan impor. Istilahnya impor addictive. Doyan banget. Kenapa? Karena tiap kali impor ada rentenya. Ada keuntungan yang besar, yang dinikmati importir dan oknum pejabat," tambahnya.

Darmin: Korupsinya Di Mana?

Foto: kemenpar

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution pun buka suara menanggapi langkah mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu. Apa kata Darmin?

"Kita impornya itu setahun, segala macam, paling tidak itu US$ 180 miliar, terus korupsinya di mana?," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Darmin mengatakan, kegiatan impor pangan yang dilakukan pemerintah pun tujuannya untuk menutupi kekurangan stok, jika memang impor membuat kelebihan, maka bisa dimanfaatkan dengan menjualnya.

Mendag Enggar: Oh Ya?

Foto: Deny Prastyo Utomo

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedikit terkejut mendengar kabar adanya pelaporan dugaan korupsi impor pangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Saat ditanya oleh awak media, Enggar bertanya balik.

"Oh ya? Mosok (masa)?"ujar dia di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (23/8/2018).

Enggar tak memberi respon lanjut terkait masalah tersebut. Dia hanya meminta untuk masalah ini ditanyakan ke Rizal Ramli.

Respons Enggartiasto tak jauh beda dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Sebelumnya, Darmin juga mempertanyakan letak korupsi impor pangan ini.

Rizal Ramli Lapor KPK soal Impor Pangan, Pemerintah Merespons