Pengamat: Ada Tekanan Politik Agar Impor Beras Dilakukan

Akfa Nasrulhak - detikFinance
Selasa, 30 Okt 2018 17:32 WIB
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data beras yang menyatakan Indonesia di tahun 2018 ini diprediksi surplus 2,85 juta ton. Namun, perbedaan pandangan tak lepas di antara para pengamat dalam menanggapi data beras tersebut terhadap kebijakan impor.

Seperti dikatakan Ketua PBNU sekaligus guru besar Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan situasi produksi yang cenderung surplus dan besaran konsumsi rutin normal, namun di lapangan justru harga beras melonjak.

"Ini ada semacam tekanan politik yang dibuat agar impor beras dilakukan. Ada yang memanfaatkan situasi. Jangan sampai negara kalah dengan para pemburu rente. Harus bisa ditangkap dan diberi sanksi," kata Mochammad, dalam keterangan tertulis, Selasa (30/10/2018).


Sementara itu, Pengamat Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengatakan saat ini banyak pengamat yang pro dan kontra dalam menyarankan kebijakan impor beras, ada yang menganjurkan impor dan ada pula yang mengatakan tidak perlu impor.

"kita harus berfikir jernih menyikapi rilis data BPS surplus 2,85 juta ton beras saat ini. Jangan gegabah itu pengamat dari INDEF dan CIPS bilang stock tipis sehingga perlu impor, kok dangkal sekali," ujar Gandhi, sapaan akrabnya.

Ia mengatakan stok beras nasional tidak hanya dari surplus 2,85 juta ton, tetapi juga hingga saat ini stok Bulog sebesar 2,4 juta ton. Ia menilai stok tersebut cukup aman untuk pasok hingga 10 bulan ke depan. Bahkan jika mengacu Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) 2015 yang dilakukan BPS, menyebutkan di tanggal 31 Maret 2015 terdapat stock beras 7,97 juta ton, lalu 31 Juni stock 10,02 juta ton dan 30 September 2015 stock 8,85 juta ton.

Dengan begitu, sambungnya, stok sangat tinggi berkisar 7,9 hingga 10 juta ton. Bahkan beberapa kali Sucofindo survei sejak 2007 hingga 2012, stock beras berkisar 6 hingga 9 juta ton beras.

"Jadi, stock beras cukup. Tidak perlu impor. Jangan sampai pengamat berstatement karena ada pesanan dari mafia. Ini namanya menghianati petani dan negara. Tidak cinta tanah air," jelasnya.

"Ini sekarang memang sulit membedakan antara pengamat murni dengan pro impor. Pengamat pro impor biasanya berdalih data, kondisi harga, dan faktor lain sehingga menganjurkan impor yang sejatinya akan menyengsarakan rakyat," tambahnya.

Gandhi menyebutkan bebrapa pengamat yang menganjurkan ekspor bertujuan untuk meraih devisa dan menyejahterakan rakyat. Karena menurutnya, kebijakan impor dinilai hanya dinikmati segelintir orang.

"Coba tengok dan perhatikan data stock beras hasil survei BPS tahun 2015, menyatakan terdapat stock tersebar di rumah tangga, penggilingan, pedagang, hotel, restoran, katering, gudang dan di Bulog itu berkisar 8 hingga 10 juta ton. Ini juga data survei BPS sebagai pembanding dalam analisis, cadangan beras cukup," ungkapnya.

Oleh karena itu, Gandhi juga meminta para pengamat agar berpendapat dengan pikiran jernih terkait data beras yang sudah dirilis BPS beberapa waktu lalu. Ia menyarankan kepada para pengamat lainnya agar dapat memberikan gagasan atau terobosan dalam meningkatkan produksi dan ekspor sehingga minat petani semakin meningkat dalam menghasilkan pangan yang berkualitas.

"Jangan membuat keruh pada air yang tenang. Cek wilayah Sumatera dan Kalimantan serta sebagian Jawa Barat sudah turun hujan artinya tanam padi tinggi dan Januari 2019 akan di panen," ujarnya.

Berdasarkan data BMKG, lanjut Gandhi, pada bulan November 2018 hujan sudah mulai merata. Artinya, ia menilai musim tanam sangat luas dan akan panen raya dimulai pada akhir Januari hingga April 2019. "Dengan demikian akan ada penambahan stok beras lebih banyak lagi," ujarnya.

Gandhi pun menegaskan dulu alasan perlu impor karena harga tinggi, sekarang sudah impor beras sehingga pasokan banyak, stok gudang Bulog penuh bahkan hingga sewa gudang 500 ribu ton. Kemudian, stok beras PIBC naik 2 kali lipat, namun ia mempertanyakan mengapa harga beras tetap tinggi.

"Tahukah anda, ini artinya ada mafia bermain. Buktinya banyak kasus dan hingga kini sudah 409 tersangka diproses pada Satgas Polri," tegasnya.

"Pengamat pro impor mesti bertanggung jawab dunia dan akhirat atas statemennya menganjurkan impor. Amal jariah dipertanggungjawabkan di akhirat, begitu juga dosa jariah penganjur impor dipertanggungjawabkan di akhirat kelak," sambung dia.


Sebelumnya pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan tingginya perbedaan harga beras dapat memicu impor. Importir menghembuskan gejolak harga beras dalam negeri dan sejumlah faktor lain turut memicu gejolak harga tiap tahunnya.

"Penyelundupan beras untuk memanfaatkan disparitas harga masih terjadi dan ditemukan kasusnya di Batam, namun volumenya kini tidak signifikan. Disparitas harga ini perlu dihilangkan untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan pihak tertentu," katanya.

Selain itu, beberapa pihak lain seperti pengamat dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti surplus yang tipis sehingga perlu impor beras pada awal 2019. Hal ini diperkuat dengan rekannya di Indef Rusli Abdullah yang mengatakan perlu pembenahan tata niaga dan mendata titik titik stock.

Hal yang sama dikatakan pengamat dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilham juga mengatakan perlunya impor beras pada awal 2019. (ega/hns)