Sukses Reformasi Birokrasi, Kementan Diganjar Penghargaan dari LKPP

Bandung - Kementan Pertanian (Kementan) memperoleh penghargaan National Procurement Award 2018 kategori instansi terbaik dalam pembinaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Penghargaan ini diterima di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung pada Selasa (30/10/2018).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan yang diwakili Kepala Bagian Pengadaan, Toto Sumanto.

Toto menjelaskan, pemberian penghargaan ini menandakan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan Kementan telah sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Hal ini pun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian terus melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Sehingga waktu pengadaan pendek dan persaingan sehat pelaku usaha menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik, juga meningkatkan transparansi. E-katalog menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit," ujar Toto dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).

Ia juga menuturkan berbagai prestasi lain yang diraih oleh Kementan, yakni pertama, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Prestasi ini diberikan atas kinerja laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut pada 2016-2017. WTP, menurutnya, merupakan opini tertinggi yang tidak pernah dicapai pada periode sebelumnya.

Baca juga: Tak Lagi Terpaku pada Sawah, Kementan Bidik Lahan Rawa

Kedua, lanjutnya, penghargaan kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik dalam anti gratifikasi dari KPK pada 2017. Ketiga, Kementan memperoleh penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atas pengelolaan kepegawaian terbaik tingkat kementerian besar.

Keempat, revolusi Mentan Amran dengan melakukan demosi, mutasi, rotasi, bahkan pemecatan total sebanyak 1.409 pejabat dan pegawainya. Sanksi pemecatan berlaku bagi pelaku pungli. Ada pula pelaksanaan lelang jabatan secara profesional dan transparan melibatkan berbagai pakar independen.

"Kelima, bersih-bersih tidak hanya kalangan intern Kementan tetapi berkoordinasi dengan KPK, BPKP RI, Kejagung, dan juga Satgas Pangan. Hingga kini telah diproses 409 tersangka oleh Satgas Polri. Bahkan Kementan sudah 1.300 didemosi, mutasi, copot, bahkan dipecat," lanjut Toto.

Ia menambahkan dalam pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) menuju industri teknologi 4.0, Kementan juga memperoleh TOP IT Implementation on Ministry 2017 dan TOP Leader in IT Leadership 2017 pada tahun lalu.

Selain aspek tata kelola pemerintahan, lanjut Toto, berbagai prestasi Kementan juga dapat dilihat dari kinerja ekspor. Kebijakan mendorong ekspor dilakukan dengan merevisi regulasi dari pelayanan online ijin ekspor benih hortikultura yang awalnya 13 hari menjadi 3 jam.

Baca juga: Pengamat: Ada Tekanan Politik Agar Impor Beras Dilakukan

Menurut Toto, kinerja ekspor pertanian pada 2017 sebesar Rp 441 triliun atau naik 24% dibandingkan 2016 yang mencapai Rp 385 triliun. Pertanian menurunkan inflasi bahan makanan menjadi sebesar 1,26% pada 2017 atau turun 88,9% dibandingkan 2013 yang sebesar 11,35%.

"Dampak kebijakan regulasi dengan mencabut 291 Permentan mampu didongkrak tahun 2017 menjadi Rp 45,9 triliun, naik 14% per tahun dibandingkan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun," ungkapnya.

"Tak hanya investasi yang tepat serta alokasi APBN yang fokus telah berdampak pertumbuhan PDB pertanian 2017 sebesar Rp 1.344 triliun, naik Rp 350 triliun dibandingkan 2013 sebesar Rp 995 triliun. Juga kemiskinan di pedesaan pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa menurun 10,88% dibandingkan Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa," pungkas Toto. (idr/hns)