-
Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran saat ini sebesar 7 juta orang. Adapun, angka tersebut didominasi 24% dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Guru-guru di SMK swasta pun mengeluhkan nilai upah yang mereka terima tak sebanding dengan mereka guru yang mengajar di SMK negeri. Ini juga yang dinilai jadi salah satu faktor tak langsung penyebab pengangguran.
Pemerintah dengan berbagai cara berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka khususnya dari lulusan SMK tersebut. Pasalnya, lulusan SMK diharapkan bisa langsung bekerja.
Pemerintah terus berupaya untuk memastikan siswa SMK agar bisa bekerja setelah lulus. Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud Saryadi mengatakan pada dasarnya yang mempengaruhi pengangguran adalah perkembangan industri.
Untuk itu, langkah agar lulusan SMK bisa mendapatkan pekerjaan dengan membuka kerja sama pendidikan dengan dunia industri.
"Perubahan struktur tenaga kerja di dunia ini sangat mempengaruhi. Jadi kami mendorong agar SMK dengan industri dalam satu pola kerja sama," jelas dia usai acara Polemik di Warung Daun, Jakarta, kemarin.
Ia mencontohkan, pola kerja sama yang dimaksud berupa pembukaan kelas praktik menjadi salah satu pembelajaran. Dengan begitu, siswa SMK sudah memiliki bekal keterampilan saat lulus.
"Misalnya PLN itu ada kelas khusus untuk jurusan kelistrikan. Jadi begitu mereka lulus bakal direkrut PLN," sambung dia.
Selain itu, ia juga menekankan hal lain yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, yakni aspek kurikulum, sarana dan prasarana, hingga kompetensi guru.
"Itu harus diperhatikan agar dunia usaha hadir dalam praktik kerja melalui penempatan sehingga memfasilitasi lulusan SMK bisa mendapatkan pekerjaan," pungkas dia.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengaku ada ketidakselarasan gaji antara guru SMK negeri dengan swasta membuat adanya ketimpangan kualitas pendidikan. Hal ini pun menjadi salah satu faktor besarnya tingkat pengangguran dari SMK.
Ketua Pengurus PB PGRI Didi Supriyadi mengatakan saat ini jumlah SMK yang dikelola pihak swasta lebih banyak dibandingkan negeri. Adapun, jumlah SMK swasta ada sebanyak 10.000 sedangkan negeri hanya 3.000.
Adapun, hal ini mempengaruhi kualitas. Sebab, terdapat perbedaan kesejahteraan gaji pengajar SMK negeri dengan swasta.
"Ada pengelolaan berbeda. Artinya lembaga vokasional di SMK ada ketimpangan antara penyelenggaraan negeri dan swasta. Berakibat pada penyelenggaraan. Banyak swasta banyak, guru swasta dan kesejahteraan tentu berbeda," jelas dia.
Ia pun mencontohkan gaji seorang guru SMK negeri di DKI Jakarta bisa mencapai Rp 13 juta per bulan. Sedangkan gaji untuk guru swasta hanya mencapai Rp 2 juta per bulan.
"DKI misalnya, kesejahteraan gaji guru negeri itu Rp 10-13 juta. Kalau swasta paling Rp 2 juta. Ini jomplang. Kalau disamaratakan output SMK kurang matchsama industri, lebih banyak sekolah negeri dari swasta," papar dia.
Sementara itu, BPS merilis tingkat pengangguran terbuka saat ini mencapai 7 juta orang yang mana jumlah tersebut didominasi oleh lulusan SMK.
Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengatakan saat ini masih ada industri yang merekrut lulusan SMK dengan sistem kontrak satu tahun. Begitu kontrak tersebut selesai mereka akan diberhentikan begitu saja. Alhasil, hal itu mendorong pengangguran lulusan SMK meningkat.
"Lulusan SMK bekerja dengan tidak nyaman, seperti sistem kontrak yang setiap tahun ganti akhirnya jadi pengangguran," kata dia di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).
Selain itu, kata Didi, ada pula sistem magang yang dilakukan industri terhadap lulusan SMK. Padahal lulusan SMK diharapkan sudah dapat langsung bekerja dan bukan dalam sistem magang lagi.
"Begitu juga pemagangan. Dulu magang anak sekolah, sekarang yang sudah lulus malah magang dulu padahal kalau lulus bukan magang lagi," sambung dia.
Oleh karena itu, ia meminta agar perusahaan mau menjaga sistem perekrutan sesuai dengan aturan. Dengan begitu diharapkan tidak ada penambahan pengangguran dari lulusan SMK.
"Artinya kondisi di perusahaan juga harus dijaga. Kalau kontrak tiap tahun apalagi kalau kontrak diperbaharui tiap Lebaran ini bisa cerita buruk," pungkas dia.
.webp)
