Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 15 Nov 2018 21:10 WIB

Aturan E-Commerce Siap Disahkan, Begini Rinciannya

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) e-commerce atau RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPSE) ditargetkan segera disahkan pada akhir bulan ini.

Setelah sebelumnya diajukan oleh Kementerian Perdagangan dan melalui pembahasan antar Kementerian, saat ini RPP e-commerce dikabarkan sudah siap untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Kendati demikian, draft naskah RPP e-commerce tersebut bisa dikatakan belum mengakomodir masukan industri.


Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin menuturkan tidak ada perubahan signifikan dari draft naskah sebelumnya.

"Semua isinya sama persis dengan draft yang disampaikan, jadi tidak ada perubahan. Dengan konsumen, enggak ada perubahan. Sama kayak yang terakhir. (Domain.id) tidak diwajibkan permintaannya. Tapi diutamakan. Kata-katanya diganti diutamakan," jelasnya, Rabu (15/11/2018).

Rudy pun menegaskan bahwa saat ini RPP e-commerce yang telah bergulir sejak 2015 itu sudah siap untuk diterapkan.

"Sudah selesai, tinggal menunggu waktu saja. Mestinya di November ini sudah terbit," ujar Rudy.

Saat ini RPP e-commerce rencananya akan dikembalikan lagi kepada menteri terkait untuk diparaf. Setelah itu, RPP tersebut akan dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara untuk disahkan sebagai PP.

Sebelumnya, saat uji publik RPP e-commerce melalui FGD tahun 2015 digelar Kemendag, para pelaku industri sempat memberikan sejumlah masukan kepada Kemendag terkait naskah RPP e-commerce yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan industri.

Setidaknya ada 5 perihal yang menjadi masukan dari para pelaku industri, sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari regulasi tersebut, diantaranya:
(1) terkait dengan kejelasan batasan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat e-commerce,
(2) kesetaraan penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di dalam wilayah dan luar negeri,
(3) perihal kewajiban untuk memiliki, mencantumkan, dan menyampaikan identitas subjek hukum atau yang dikenal sebagai KYC (Know Your Customers),
(4) perizinan berlapis yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan industri e-commerce itu sendiri,
(5) adanya beberapa bagian di RPP yang bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

Padahal, saat ini potensi ekonomi mikro dan makro dari industri e-commerce sangat besar.


Riset McKinsey berjudul "The Digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development" yang dirilis Agustus 2018 bahkan memproyeksikan pasar e-commerce Indonesia tahun 2022 akan tumbuh menjadi 55 miliar dollar AS hingga 65 miliar dollar AS (Rp 808 triliun hingga Rp 955 triliun).

Regulasi yang dapat menciptakan equal playing field bagi ekosistem perdagangan online, termasuk pelaku industri dan konsumen sangat diperlukan guna memaksimalkan potensi dari industri ini. (dna/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed