"Harusnya bicara dulu kalau mau buat kebijakan publik. Sejauh ini sedikit sekali pembicaraan terbuka dalam menyusun kebijakan publik, bahkan belum dibicarakan sudah diluncurkan," tutur Sandi saat menghadiri Paramadina Public Policy Talk Series, di Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Sandi juga menuturkan bahwa banyak kebijakan yang juga masih kurang memiliki data yang kuat dan cukup. "Menurut saya hingga saat ini kebijakan publik itu minim data," ungkapnya.
Padahal menurut Sandi, data adalah yang terpenting dalam menyusun sebuah kebijakan publik. Dengan data yang kuat, dapat membuat kebijakan yang tepat.
"Semua kebijakan harus ada datanya, data driven policy ini harus diperhatikan. Data yang kuat bisa bikin kebijakan yang bagus dan dinikmati masyarakat, kalau data cukup jadi kita tau akar masalahnya apa, apa yang benar dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.
Selain itu, Sandi juga menyebut pemerintah masih sering belum satu suara dalam menerbitkan kebijakan publik. Menurutnya, apabila belum ada kata sepakat, pemerintah jangan terburu-buru meluncurkan kebijakan.
"Nggak usah buru-buru kejar tayang agenda politik, dampak kebijakan itu harusnya puluhan tahun. Yang terpenting semua harus satu nada, nggak boleh ada saling menyalahkan, jangan kalo baru diluncurkan malah dikomentari internalnya sendiri," imbuhnya.
(zlf/zlf)
