Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 14 Des 2018 17:50 WIB

Kunjungi Aceh, Jokowi Cerita Ada BUMDes Raup Rp 14 M/Tahun

Agus Setyadi - detikFinance
Foto: Jokowi bagi-bagi foto di Banda Aceh (Agus-detikcom) Foto: Jokowi bagi-bagi foto di Banda Aceh (Agus-detikcom)
Banda Aceh - Di sela-sela sambutan pada kegiatan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 digelar di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Jumat (14/12/2018), Presiden Joko Widodo meminta aparat desa maju ke panggung. Jokowi memberikan kesempatan aparat desa di Aceh untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Mereka yang dipanggil yaitu satu orang kepala desa dan satu orang pendamping desa. Kepala Desa yang berkesempatan maju yaitu Samsuar dari Desa Bak Dilip Kecamatan Montasik Aceh Besar, Aceh. Dia mengaku baru dua bulan menjabat dan ingin mengabdi untuk desanya.

"Saya sekarang masih melanjutkan program kepala desa sebelumnya. Tahun depan rencana ingin menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat," kata Samsuar.


Jokowi menyarankan agar pembangunan di desa tahun depan tidak lagi fokus ke fisik saja. Selain itu, Jokowi juga menanyakan materil seperti pasir didapatkan dari mana jika melakukan pembangunan.

"Saya biasanya beli di dusun," jawab Samsuar.

Jokowi menyebut ada masyarakat yang berhasil membangun desa menggunakan dana desa. Dia mencontohkan seperti Desa Ponggok di Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang mendapat keuntungan Rp 14 miliar/tahun.


Masyarakat di sana memanfaatkan dana desa untuk membangun lokasi wisata milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Kemudian Umbul Ponggok, itu juga kalau ada wisatawan bisa dipungut biaya," jelas Jokowi

"Kemudian ada di Gunung Kidul desa untuk wisata. Income setahun Rp 8 miliar jadi kalau kita berikan uang mereka bisa hasilkan uang," cerita Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga bertanya pada pendamping desa bernama Musliadi, asal Gandapura, Bireuen. Jokowi memintanya menceritakan kesulitan yang dialami selama jadi pendamping desa.


"Kalau dibilang sulit, enggak terlalu sulit karena ada aturannya. Aturannya dari Permendes, Kabupaten, yang sulit tetap ada. Misalnya kantor, kalau di kecamatan kami kantor. Kalau kantor itu harus nebeng. Tidak didukung biaya administrasi. Laporan bulanan harus, gaji katanya sudah diinclude biaya transport. Katanya sudah masukan dalam gaji. Kalau abis gajian kita habiskan buat itu (transportasi). Habis itu. Datang ke desa jauh," ucap Musliadi.

Jokowi kemudian meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo untuk membedakan petugas yang tugasnya jauh.

"Pak menteri, ini nanti dijawab Pak. Ya mestinya yang tempat-tempat jauh dibedakanlah. Ini tolong nanti ditagih ke Pak Menteri Desa. Oke silakan kembali. Nanti minta-minta terus," ungkap Jokowi.


Tonton juga 'Pembangunan Desa Terbanyak Raih Rekor MURI':

[Gambas:Video 20detik]


(agse/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed