Jakarta -
Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras di awal tahun 2018. Keputusan tersebut dibuat melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Awalnya, izin kuota impor diputuskan sebanyak 500 ribu ton. Beberapa bulan berikutnya, diputuskan kembali tambahan izin kuota sebanyak 500 ribu ton dengan total 1 juta ton.
Namun, kuota yang diberikan juga belum dirasa mencukupi sehingga pemerintah menambah lagi kuota sebanyak 1 juta. Sehingga, total impor yang dikeluarkan sebanyak 2 juta ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari impor tersebut, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk mengadakan izin kuota sebanyak 2 juta ton.
Di tengah perjalanan impor, ternyata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan kesulitan untuk menyimpan beras impor tersebut. Akibatnya ia mesti menyewa gudang milik TNI.
Dari keputusan menyewa gudang milik TNI tersebut, Bulog mesti mengeluarkan uang lebih. Ia pun meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan mau membantu kesulitannya.
Sayang, permintaan tersebut dilempar mentah-mentah oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ia menilai tugas menyimpan beras impor merupakan kewajiban Bulog dan bukan tugas Kemendag.
Mendegar ucapan tersebut, Buwas naik pitam dan mengeluarkan umpatan 'matamu' untuk Enggar. Berita ini pun menjadi ramai di bulan September 2018.
Bagaimana cerita selengkapnya? Dirangkum
detikFinance, ini kaleidoskop September 2018:
Perum Bulog mengaku telah menyewa beberapa gudang milik TNI karena gudang miliknya telah terisi penuh dengan beras. Padahal, saat ini Bulog masih harus mengimpor beras.
Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pada dasarnya masalah tersebut bukan lah urusan Kementerian Perdagangan. Sebab keputusan tersebut telah diserahkan kepada Bulog.
"Itu kan sudah diputuskan di rakor menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita," jelas dia di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Lebih lanjut, Enggar juga memaparkan saat ini realisai impor dari total izin yang dikeluarkan sebanyak 2 juta ton telah berjalan. Dari stok Bulog sebanyak 2,2 juta ton sebanyak 820 ribu ton berasal dari pengadaan dalam negeri.
Sedangkan, sisa stok sebanyak 1,3 juta ton tersebut berasal dari realisasi impor.
"Dari 2,2 juta ton, serapan dalam negeri itu 820 ribu ton. (Impor) artikan sendiri," tutup dia.
Sementara itu, Perum Bulog mesti menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang beras di beberapa wilayah.
Menanggapi respons Enggar, Buwas mengatakan pada dasarnya ia bingung. Sebab kegiatan yang Bulog lakukan merupakan tugas dari pemerintah.
Bahkan, kata dia, seharusnya antara Bulog dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mesti berkoordinasi untuk menyamakan pendapat.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan costtambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Lebih lanjut, ia berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.
"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan terkait kegaduhan soal gudang penyimpanan beras yang melibatkan Enggar dan Buwas. Jokowi meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution melakukan mediasi terhadap keduanya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut dia Jokowi meminta agar Buwas dan Enggar dipertemukan secepatnya agar permasalahan bisa selesai.
"Secepatnya akan dipanggil. Presiden meminta supaya menteri koordinator mengundang. Sudah dilapor ke Pak Menteri. Sebentar lagi mau diundang. Duduk sama-sama, nggak boleh begitu semua harus berkoordinasi dengan baik," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Moeldoko mengatakan impor beras masih perlu dilakukan Indonesia. Sebab ada penyusutan lahan akibat pembangunan sejumlah infrastruktur.
"Secara realitas, kita masih perlu impor yang pertama memang ada penyusutan lahan data terakhir 24 persen. Jadi memang secara ilmiah penyusutan pembangunan jalan tol, kawasan industri yang dibuka, kawasan perumahan itu mengurangi tanah-tanah itu sehingga secara logika data kebutuhan beras nasional yang tidak bisa diproduksi sepenuhnya oleh kita," ujar Moeldoko.
Perseteruan antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait impor beras akhir-akhir ini semakin memanas.
Menanggapi hal itu, Buwas mengatakan agar persoalan tersebut tidak diungkit lagi. Sebab ia tidak hal itu diperpanjang dan meluas.
"Sudah lah, itu nggak usah diperpanjang," kata dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Sebelumnya, Enggar juga ditanyai terkait hal ini. Ia pun memilih untuk menghindar dengan berbalik badan menjahui wartawan.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
