.webp)
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berasal dari pendapatan negara, tetapi juga dari pembiayaan maupun utang. Utang juga dimanfaatkan untuk pembangunan negara, terutama pembangunan infrastruktur.
"Jadi konsepnya harus diluruskan. Utang ini harus dipikir sebagai suatu kesatuan dalam APBN yang digunakan untuk kegiatan yang produktif dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Arif di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga mengingatkan bahwa APBN juga tersalurkan ke seluruh penjuru Indonesia dalam bentuk transfer daerah dan dana desa. "Itu pun banyak yang dialokasikan untuk pembangunan," katanya.
Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menjadi prioritas pembangunan adalah bidang infrastruktur, terutama di kawasan perbatasan. Kebijakan ini dilakukan, lanjut Arif Budimanta, untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari panjang jalan yang terus bertambah, yang merambah hingga ke perbatasan. Revitalisasi dan pengembangan bandara, pelabuhan hingga mengentaskan keterisolasian Papua dan Papua Barat.
"Dengan membaiknya infrastruktur terutama konektivitas, diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan diarahkan untuk mendorong ekspor lebih cepat lagi sehingga menghasilkan devisa bagi keuangan negara," jelas Arif.
Selain jalan, infrastruktur lainnya adalah kelistrikan. Berdasarkan data PT PLN (Persero), per semester 1-2018, rasio elektrifikasi di wilayah Papua dan Papua Barat sebesar 72,04 persen. Sementara pada 2013 hanya 30,48 persen.
"Jadi manfaat belanja negara, khususnya di bidang infrastruktur sangat jelas. Makanya ironis, kalau masih ada yang menyoalkan pemanfaatan utang," tandasnya.
Tak kalah pentingnya, belanja negara disalurkan untuk pembangunan manusia Indonesia agar tercipta kesejahteraan. Dengan demikian, dia menegaskan, APBN selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
"Hasilnya sudah terlihat jelas dari data-data yang ada," tegas Arif.
Dia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya terkait dengan tingkat kemiskinan yang mencapai angka terendah sepanjang sejarah, yaitu 9,8 persen. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang terus mengecil, dari 5,94 persen pada 2014 menjadi 5,13 persen.
Bahkan, Arif menegaskan, sepanjang periode Februari 2014-Februari 2018, data BPS mencatat telah terjadi penambahan 8,9 juta orang yang bekerja, sehingga totalnya menjadi 127,07 juta orang yang bekerja.
"Semua ini dicapai dari program yang dibiayai oleh APBN," paparnya.
Infrastruktur Mengalir Hingga ke Seluruh Pelosok Nusantara
 Foto: Dok KEIN |
(ega/hns)
