Rabu, 16 Jan 2019 11:10 WIB
Jurus Pemerintah agar RI Tak Krisis Air seperti Kata Prabowo
Foto: Charolin Pebrianti
Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di beberapa kesempatan mengatakan, Indonesia bakal mengalami krisis air bersih. Oleh sebab itu, masalah air ini mesti segera diatasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam pemenuhan air bersih ini pemerintah menargetkan bauran pemakaian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari saat ini 15% menjadi 35% pada tahun 2024.
Bambang mengatakan, untuk meningkatkan bauran tersebut perlunya perbaikan dari sisi sumber air maupun distribusinya. Pada sumbernya, pemerintah tengah mendorong pembangunan waduk-waduk baru maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Jadi yang sudah dilakukan pemulihan daerah aliran sungai, dipastikan sungainya berkurang pencemarannya, mengoptimalkan bendungan eksisting 24, kemudian selama 2015-2019 dibangun 65 bendungan baru kan sumber air, 18 sudah selesai sampai 2018. 29 lagi selesai 2019. Ini seluruh Indonesia tapi sebagian besar ada di Jawa," terangnya kepada detikFinance, di kantornya, Jumat (11/1/2019)
"Pemerintah sedang mengembangkan SPAM Jatiluhur yang baru, Waduk Karian juga, tapi masih melihat ke depannya dalam jangka pendek barang kali bisa memenuhi kebutuhan, tapi jangka menengah panjang ya kita harus berpikir lagi dari mana sumber air bersihnya. Kalau Surabaya SPAM Umbulan, ada di Semarang Barat, Bandar Lampung, hampir semua kota besar bangun SPAM, tapi saya ngomong SPAM yang besar-besar aja," jelasnya.
Memang, kata dia, distribusi air melalui melalui pipa-pipa yang menjadi tantangan. Sebab, pembangunan pipa-pipa ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Artinya, selama pemerintah daerah tak investasi pada distribusi maka pemenuhan air bersih sulit tercapai.
"Ini kan tanggung jawab daerah, setelah otonomi daerah, air bersih tanggung jawab daerah, termasuk tarifnya, penyediaan PDAM-nya pipanya, termasuk daerah mengendalikan pemakaian sumur. Kalau sumur nggak dikendalikan terutama Jawa bagian utara, sudah penurunan tanah makin parah, rob makin parah," ujarnya. (zlf/zlf)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam pemenuhan air bersih ini pemerintah menargetkan bauran pemakaian air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dari saat ini 15% menjadi 35% pada tahun 2024.
Bambang mengatakan, untuk meningkatkan bauran tersebut perlunya perbaikan dari sisi sumber air maupun distribusinya. Pada sumbernya, pemerintah tengah mendorong pembangunan waduk-waduk baru maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Pemerintah sedang mengembangkan SPAM Jatiluhur yang baru, Waduk Karian juga, tapi masih melihat ke depannya dalam jangka pendek barang kali bisa memenuhi kebutuhan, tapi jangka menengah panjang ya kita harus berpikir lagi dari mana sumber air bersihnya. Kalau Surabaya SPAM Umbulan, ada di Semarang Barat, Bandar Lampung, hampir semua kota besar bangun SPAM, tapi saya ngomong SPAM yang besar-besar aja," jelasnya.
Memang, kata dia, distribusi air melalui melalui pipa-pipa yang menjadi tantangan. Sebab, pembangunan pipa-pipa ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Artinya, selama pemerintah daerah tak investasi pada distribusi maka pemenuhan air bersih sulit tercapai.
"Ini kan tanggung jawab daerah, setelah otonomi daerah, air bersih tanggung jawab daerah, termasuk tarifnya, penyediaan PDAM-nya pipanya, termasuk daerah mengendalikan pemakaian sumur. Kalau sumur nggak dikendalikan terutama Jawa bagian utara, sudah penurunan tanah makin parah, rob makin parah," ujarnya. (zlf/zlf)
