Baik Joko Widodo (Jokowi) selaku petahana maupun Prabowo Subianto, menurut Said, harus bisa memperbaiki tata kelola BUMN.
"Saya katakan siapapun jadi presiden di 2019 agenda berat adalah kembali menyehatkan BUMN. Itu agenda berat. Tapi kalau tidak terjadi penggantian pola pengelolaan BUMN maka saya was-was BUMN akan menjadi masalah besar," katanya ditemui di Jakarta, Selasa (22/1/2019).
"Kalau pola seperti ini masih terus dipakai bahwa BUMN dijadikan tanda kutip alat kekuasaan untuk membangun citra politik memakai BUMN," ujarnya.
Dia menyoroti kondisi BUMN, yaitu Pertamina, PLN, dan BUMN konstruksi yang menurutnya memiliki utang besar karena sejumlah program pemerintah.
"Karena sebenarnya itu harus dibayar APBN tapi dipaksa BUMN membiayai," sebutnya.
Hingga kini kinerja keuangan BUMN pun belum dirilis. Menurut Said harusnya itu dilakukan di akhir Desember atau awal Januari. Tapi hingga minggu ketiga Januari belum dirilis. Dia menduga ada indikasi masalah pada keuangan BUMN.
"Itu (kinerja keuangan) selalu dilakukan akhir Desember atau awal Januari. Jadi perkiraan saya ada masalah di keuangan BUMN sehingga laporan itu tidak keluar sampai sekarang dan kita tahu yang saya was was adalah BUMN konstruksi," tambahnya.
