Ekonomi RI 'Hanya' Tumbuh 5,17%, Istana: Kita Patut Bangga

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 07 Feb 2019 07:35 WIB
Ilustrasi Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Badan pusat statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2018 tercatat 5,17%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode 2017 sebesar 5,07%. Namun lebih rendah dari target awal 5,2%.

Staf khusus presiden, Ahmad Erani Yustika menjelaskan tahun 2018 adalah tahun yang bersejarah. Awal 2019 ini ada sisa data ekonomi yang diumumkan seperti angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita patut bangga, di tengah tekanan ekonomi global yang berat (seperti harga minyak, nilai tukar, perang dagang, dan lain-lain), ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, tepatnya 5,17%," kata Erani kepada detikFinance, Kamis (7/2/2019).

Dia menyebutkan ombak tinggi ekonomi berhasil dilalui dengan mengesankan. Misalnya, sejak 2016 pemerintah dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat disertai dengan pengurangan 3 masalah ekonomi yang mematikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ini pencapaian yang tidak pernah diperoleh sepanjang satu dekade sebelum tahun 2015.

"Bahkan, angka kemiskinan menjadi sejarah karena mencapai level terendah sejak Indonesia merdeka. Kenapa perolehan pertumbuhan 5,17% merupakan prestasi? Paling pokok ekonomi global sudah melambat sejak 2011," ujar Erani.

Menurut dia, tentu kondisi tersebut mempengaruhi performa ekonomi Indonesia. Menurut data Bank Indonesia (2019), pertumbuhan China turun dari 6,9% (2015) menjadi 6,5% (2018: kuartal IV); Korea Selatan turun dari 2,8% (2015) menjadi 2% (2018: kuartal IV); India turun dari 7,4% (2015) menjadi 6,7% (2018). Di kawasan Asean, penurunan pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat dihindarkan.

Dia mencontohkan ekonomi Malaysia, misalnya, hanya tumbuh 4,4% pada Triwulan IV-2018, di mana pada 2015 tumbuh 5,1%. Pada saat bersamaan, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik, dari 4,88% pada 2015 menjadi 5,17% pada 2018. "Jadi, kita terbang saat negara lain menukik turun. Penurunan kemiskinan bukan soal angka saja, namun ini hajat keadilan ekonomi yang diamanatkan oleh konstitusi," imbuh dia.

Erani menambahkan BPS mencatat, tingkat penduduk miskin tinggal 9,66% pada 2018. Bandingkan dengan empat tahun sebelumnya, yang masih bertengger pada angka 11%.

"Menekan angka kemiskinan hingga di bawah dua digit bukanlah pekerjaan mudah, karena pemerintah dihadapkan pada struktur kemiskinan kronis. Tapi misi ini tak boleh gagal, dan pemerintah telah menunaikannya dengan baik," tambah dia.


Sejalan dengan perbaikan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun. Sepanjang 2015-2018, pemerintah telah menciptakan lapangan kerja bagi 9,3 tenaga kerja baru. Sehingga, TPT merosot dari 5,94% (2014) menjadi 5,3% (2018). Variasi pekerjaan pun semakin beragam, sehingga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja memasuki jenis pekerjaan baru.

Porsi pekerja formal meningkat dari 40% (2014) menjadi 43% (2018). Pemerintah pun melindungi tenaga kerja informal lewat BPJS, asuransi nelayan, dan petani. Pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan telah dan sedang dipanggul pemerintah.

Ketimpangan pendapatan (yang tercermin dari gini rasio) bergerak melandai. Pada 2014, gini rasio Indonesia mencapai 0,41 dan turun menjadi 0,38 pada 2018.

Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang berorientasi kepada golongan menengah ke bawah. Misalnya, penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7 persen sejak 2018 (awalnya 23%), RAPS, Dana Desa, memotong tarif pajak UMKM menjadi 0,5%.

Pada tataran makro, inflasi rendah berperan penting dalam menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Komponen tersebut menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional, yang bisa dilihat pertumbuhannya masih pada angka 5%.

Pada bagian lain, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 2,16% (yoy) pada 2018; sedangkan pada 2015 terkoreksi hingga 5,08% (yoy). Sektor pertanian dan perdagangan juga tumbuh positif. Ini kabar bahagia yang layak disyukuri. Pencapaian bersejarah lainnya menurut Erani terlihat dari kemandirian ekonomi. Tahun lalu, sektor fiskal bekerja sangat baik, lewat realisasi pendapatan negara hingga 102% dari target.


Pemerintah pun mampu menekan defisit neraca keseimbangan primer turun menjadi Rp 1,8 triliun. Selain itu, rasio defisit fiskal dan utang dapat ditekan ke level yang lebih rendah. Menurut dia tahun 2018 juga menjadi titik balik kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional, lewat pengambilalihan Blok Rokan dan Freeport.

"Ini juga bagian dari sejarah penting bangsa karena hanya diwacanakan sejak dulu dan baru sejarang bisa terealisasi," jelas dia.

Langkah ini akan menjadi peluang besar dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi di bidang pertambangan dan migas melalui hilirisasi. Penguasaan ini juga menjamin keberlanjutan operasional perusahaan serta menjaga kelangsungan penerimaan negara dari pajak dan hasil pertambangan. Selebihnya, ini adalah mandat konstitusi yang memang harus dieksekusi.

(kil/ang)