Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung kondisi ekonomi RI yang dia nilai sudah tidak beres. Salah satu faktornya ada uang WNI sebanyak Rp 11.000 triliun.
Pernyataan itu kemudian menjadi polemik yang diperdebatkan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahkan menantang Prabowo untuk memberikan data yang dimilikinya ke Kementerian Keuangan.
Sebenarnya data uang WNI yang ada di luar negeri yang disebutkan Prabowo juga pernah disampaikan oleh kompetitornya Jokowi. Kalai itu, Jokowi bilang data uang orang Indonesia yang ada di luar negeri berasal dari Kementerian Keuangan.
Hal ini disampaikan oleh Jokowi dalam acara sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016) silam.
"Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda," ujar Jokowi.
Dia mengatakan, pemerintah akan membawa pulang kembali uang-uang itu lewat program tax amnesty. Sehingga bisa membantu untuk membangun ekonomi di dalam negeri.
"Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena kita perlu partisipasi saudara-saudara sekalian untuk negara dan bangsa," kata Jokowi kepada 10.000 peserta sosialisasi tax amnesty.
Jokowi juga pernah menyebut data itu dalam acara sosialisasi tax amnesty. Saat itu Jokowi mengatakan harta orang Indonesia yang disimpan di luar negeri sangat banyak.
Namun, mayoritas harta tersebut belum dilaporkan ke Ditjen Pajak. Beberapa tahun yang lalu dalam satu kesempatan Jokowi pernah menyinggung soal uang WNI yang parkir di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun.
"Data yang ada di Kementerian kurang lebih Rp 11 ribu triliun. Daftarnya ada di kantong saya. Yang hadir di sini saya hapal, satu dua masih simpan di sana," ujar Jokowi saat sosialisasi tax amnesty di Ballroom Hotel Clarion, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/11/2016) silam.
Jokowi menjelaskan, di 2018 akan ada keterbukaan arus informasi yang tidak bisa dicegah oleh negara manapun. Karena semua negara telah menyepakati aturan internasional mengenai keterbukaan informasi tersebut.
"Duit orang Indonesia yang di Singapura, Swiss, Hong Kong, berapa? Semua akan terbuka karena aturan internasional sudah tandatangan semuanya. Itu era keterbukaan," lanjut Jokowi.
