Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 14 Mar 2019 18:18 WIB

RI Negara Berkembang, Wajarkah Neraca Dagang Masih Tekor?

Danang Sugianto - detikFinance
Foto: Danang Sugianto/detikcom Foto: Danang Sugianto/detikcom
Jakarta - Neraca perdagangan yang masih defisit merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. Banyak yang berpandangan hal itu yang menyebabkan nilai tukar rupiah tertekan.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, tidak sependapat dengan tanggapan itu. Justru menurutnya wajar Indonesia sebagai negara berkembang mengalami defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

"Saya agak berbeda dengan ekonom lainnya yang sebut isu CAD harus diselesaikan. Menurut saya negara yang baru berjalan pembangunan sangat normal," ujarnya dalam acara Diskusi Ekonomi dan Politik 2019 di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (14/3/2019).


Chatib menjelaskan, Indonesia yang sedang berkembang adalah negara yang tidak memiliki modal dari sisi bahan baku. Oleh karena itu sangat wajar mengimpor bahan baku maupun mesin untuk menunjang pertumbuhan berbagai industri, termasuk di sektor infrastruktur.

"Singapura pernah CAD sampai 10%, China juga, Vietnam baru surplus 2011 karena 90% impor kita adalah bahan baku dan barang modal," tambahnya.

Menurutnya jika memaksakan menyetop impor dan mendorong ekspor, Indonesia hanya mampu mengekspor bahan mentah. Hal itu tentu tidak baik untuk perkembang perekonomian.

"Jadi isunya bukan CAD. Kalau kita pirki semuanya harus surplus kita proteksionis. Nah yang kita lakukan bagaimana CAD besar tapi rupiah stabil," terang dia.

Chatib menyarankan agar pemerintah menerapkan reverse tobin tax. Insentif itu adalah upaya menahan dana asing agar tidak keluar dengan memberikan insentif pajak.


Misalnya, ada perusahaan yang menerapkan pembayaran dividen (dividen pay out ratio) sebesar 100%. Nah, pemerintah menawarkan kepada investor agar tidak membawa keluar dividen itu untuk diinvestasikan lagi di tempat lain di Indonesia.

"Kita bisa save US$ 16,1 miliar tanpa ganggu impo barang modal. Pemerintah sedang pertimbangkan ini. Yang paling besar dampaknya juga nanti pasar modal. Karena kni yang membuat pasar modal, obligasi begitu gampang bergejolak," tuturnya. (das/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed