Selasa, 19 Mar 2019 21:30 WIB
Setahun, RI Tambah Utang Rp 531,46 T
Foto: Zunita-detikcom
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga Februari 2019 utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Dari angka itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di 30,33%.
Melansir APBN Kita, Selasa (19/3/2019), total utang pemerintah pusat itu lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun, atau bertambah Rp 531,46 triliun dalam waktu 1 tahun.
Penambahan utang pemerintah yang paling besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pada Februari 2018 SBN sebesar Rp 3.257,26 triliun. Sementara di Februari 2019 sebesar Rp 3.775,79 triliun atau bertambah Rp 518,53 triliun.
Sedangkan untuk pinjaman hanya bertambah Rp 12,93 triliun dari posisi Februari 2018 Rp 777,54 triliun menjadi Rp 790,47 triliun.
Jumlah utang pemerintah pusat ini dipengaruhi dengan strategi frontloading pemerintah atau penerbitan utang di awal tahun. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.
"Frontloading untuk mengantisipasi dinamika global. Jadi sampai akhir tahun bisa lebih leluasa untuk pembiayaan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
(das/fdl)
Melansir APBN Kita, Selasa (19/3/2019), total utang pemerintah pusat itu lebih tinggi dibandingkan posisi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun, atau bertambah Rp 531,46 triliun dalam waktu 1 tahun.
Penambahan utang pemerintah yang paling besar dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pada Februari 2018 SBN sebesar Rp 3.257,26 triliun. Sementara di Februari 2019 sebesar Rp 3.775,79 triliun atau bertambah Rp 518,53 triliun.
Sedangkan untuk pinjaman hanya bertambah Rp 12,93 triliun dari posisi Februari 2018 Rp 777,54 triliun menjadi Rp 790,47 triliun.
Jumlah utang pemerintah pusat ini dipengaruhi dengan strategi frontloading pemerintah atau penerbitan utang di awal tahun. Dengan demikian, penerbitan utang sampai dengan akhir tahun menjadi lebih sedikit.
"Frontloading untuk mengantisipasi dinamika global. Jadi sampai akhir tahun bisa lebih leluasa untuk pembiayaan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
