Rabu, 27 Mar 2019 10:40 WIB
Sri Mulyani Cs Merapat ke BPK Serahkan Laporan Keuangan
Foto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta - Para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Kantor Badan Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pagi ini. Para menteri tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Agama Lukman Hakim.
Kedatangan para menteri ini untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang belum diaudit (unaudited), untuk kemudian diperiksa BPK.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menerangkan, sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, laporan itu diserahkan ke BPK untuk diperiksa.
"Selanjutnya disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan DPR 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir," katanya di Kantor BPK Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Sri Mulyani memaparkan, laporan yang diserahkan ke BPK memuat 7 komponen. Komponen itu yakni, realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, arus kas, operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, serta catatan.
Dia melanjutkan, secara umum perekonomian Indonesia di 2018 relatif baik. Meski, kondisi ekonomi global tidak menentu.
"Secara umum perekonomian Indonesia 2018 tumbuh dengan cukup baik, hal ini terwujud melalui stabilitas ekonomi makro meski perekonomian global sangat tidak pasti dan dinamis," ungkapnya.
Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,17% atau naik dibanding tahun 2017 sebesar 5,07%. Kemudian, tingkat kemiskinan yang turun sampai single digit. Sri Mulyani bilang, itu merupakan wujud pelaksanaan APBN 2018.
"Tingkat kemiskinan dari 10,12% menjadi 9,66% ini adalah angka kemiskinan single digit Indonesia pertama dalam sejarah Republik Indonesia pada tahun 2018," ujarnya.
"Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan satu digit salah satunya pelaksanaan APBN 2018," tutupnya.
Tonton juga video Pemerintah Kucurkan Rp 17 Triliun Buat Banten di Tahun 2019:
(eds/eds)
Kedatangan para menteri ini untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang belum diaudit (unaudited), untuk kemudian diperiksa BPK.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menerangkan, sesuai amanat Undang-undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, laporan itu diserahkan ke BPK untuk diperiksa.
Baca juga: Melihat Ancaman Resesi yang Mengintai AS |
Sri Mulyani memaparkan, laporan yang diserahkan ke BPK memuat 7 komponen. Komponen itu yakni, realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, arus kas, operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, serta catatan.
Dia melanjutkan, secara umum perekonomian Indonesia di 2018 relatif baik. Meski, kondisi ekonomi global tidak menentu.
"Secara umum perekonomian Indonesia 2018 tumbuh dengan cukup baik, hal ini terwujud melalui stabilitas ekonomi makro meski perekonomian global sangat tidak pasti dan dinamis," ungkapnya.
Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,17% atau naik dibanding tahun 2017 sebesar 5,07%. Kemudian, tingkat kemiskinan yang turun sampai single digit. Sri Mulyani bilang, itu merupakan wujud pelaksanaan APBN 2018.
"Tingkat kemiskinan dari 10,12% menjadi 9,66% ini adalah angka kemiskinan single digit Indonesia pertama dalam sejarah Republik Indonesia pada tahun 2018," ujarnya.
"Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan satu digit salah satunya pelaksanaan APBN 2018," tutupnya.
Baca juga: AS Terancam Resesi, Apa Sih Dampaknya ke RI? |
Tonton juga video Pemerintah Kucurkan Rp 17 Triliun Buat Banten di Tahun 2019:
 |
