KEIN Ajak Pesantren Sebagai Pelopor Ekonomi Kerakyatan

Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengajak pondok pesantren (ponpes) menjadi pelopor gerakan ekonomi kerakyatan diberbagai daerah. Ajakan ini berdasarkan pertimbangan bahwa pesantren sudah mengajarkan ilmu mengembangkan harta benda (muamalah) dan jumlah santrinya mencapai jutaan orang yang tersebar di berbagai pesantren di seluruh Indonesia.

"Potensi yang dimiliki ini dapat menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dioptimalkan dengan baik," kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir dalam keterangannya, Kamis (4/4/2019).

Hal ini disampaikannya saat bertemu puluhan ulama dan sekitar 2.000 santri dari berbagai pesantren di Tasikmalaya. Kegiatan ini bagian dari rangkaian Dialog Ekonomi Ummat yang diselenggarakan KEIN diberbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera.

Pesantren, kata Soetrisno, sudah mengajarkan fiqih muamalah yang berkaitan dibolehkannya manusia mengembangkan sumber daya alam dan aset hasil olahannya untuk aktivitas perekonomian dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan makhluk hidup lain. Pelajaran ini bersumber dari tokoh ekonomi Islam yang dituangkan dalam kitab klasik dan kontemporer.

Baca juga: Jokowi Setuju Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

"Kajiannya sudah diajarkan di kelas-kelas dan sekarang saatnya mengaplikasikan kajian muamalah itu dalam perekonomian keseharian, yang dapat disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing santri," kata pengusaha asal Pekalongan ini.

Di Indonesia, kegiatan muamalah sudah diterapkan di lembaga keuangan syariah dan produk barang dan jasa yang juga berkonsep syariah. Bahkan fatwa mengenai muamalah sudah dimasukan dalam hukum positif, misalnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Ini menjadi bukti bahwa semangat ekonomi syariah sejalan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu menciptakan kesejahteran dan keadilan dalam berekonomi," kata Soetrisno.

Dia mengatakan, komitmen ekonomi syariah pada masa pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat besar. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Jokowi 2016, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Baca juga: Organisasi Kepemudaan Dukung Pemerintah Tingkatkan Pengusaha Muda

"Ketuanya langsung dipegang Bapak Jokowi," ujar Soetrisno.

Salah satu agenda KNKS adalah menumbuhkan kewirausahaan. Ini menjadi agenda strategis karena ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah hanya bisa bergerak bila sektor riilnya bergerak pula. Jalan untuk menggerakannya adalah dengan menumbuhkan wirausahawan.

Untuk menumbuhkan semangat wirausahawan di kalangan pengasuh dan santri, Soetrisno menyarankan perlunya penguatan literasi muamalah, khususnya keuangan syariah dan kewirausahaan. Literasi bermuara pada inklusi ekonomi syariah dan tumbuhnya semangat kewirausahaan dikalangan santri.

Soetrisno optimis ekonomi Indonesia makin kokoh bila sebagian lulusan pesantren menjadi wirausahawan. Sebab jumlah santri mencapai 4 juta orang di 28 ribu pesantren diseluruh Indonesia. (idr/fdl)