Kamis, 11 Apr 2019 16:30 WIB
Strategi Pemerintah Dongkrak Efektifitas Penggunaan Anggaran
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Indonesia saat ini tengah giat mengejar peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengungkapkan, hal itu bisa dicapai salah satunya dengan mempercepat pelayanan perizinan yang diperlukan masyarakat.
Menurutnya, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya sehingga cita-cita mendongkrak kesejahteraan masyarakat bisa tercapai..
Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.
"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," ujar Syafruddin, Kamis (11/4/2019).
Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Syafruddin menjelaskan, Indonesia pun ikut berbenah menghadapi tantangan yang ada. Salah satunya adalah dengan menciptakan zona integrasi untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggaran dan efektif untuk mencapai target program prioritas.
Melalui zona integrasi akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari KKN.
Sebab saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.
"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Syafruddin.
Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.
"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangun lah zona integritas. Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.
Dalam kesempatan tersebut Syafruddin mengapresiasi semangat perubahan yang dilakukan seluruh pimpinan dan jajaran BPK untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan zona integritas.
"BPK telah menjalankan perubahan pada area administratif dan sistem SDM. Tentu perbaikan dan perubahan yang dibangun BPK akan memiliki efek berantai seperti bola salju yang dampaknya akan dirasakan hingga ke seluruh lini kinerja pemerintahan," ungkapnya. (dna/dna)
Menurutnya, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya sehingga cita-cita mendongkrak kesejahteraan masyarakat bisa tercapai..
Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.
Lantas bagaimana dengan Indonesia?
Syafruddin menjelaskan, Indonesia pun ikut berbenah menghadapi tantangan yang ada. Salah satunya adalah dengan menciptakan zona integrasi untuk mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggaran dan efektif untuk mencapai target program prioritas.
Melalui zona integrasi akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari KKN.
Sebab saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.
"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Syafruddin.
Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.
"Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangun lah zona integritas. Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.
Dalam kesempatan tersebut Syafruddin mengapresiasi semangat perubahan yang dilakukan seluruh pimpinan dan jajaran BPK untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan zona integritas.
"BPK telah menjalankan perubahan pada area administratif dan sistem SDM. Tentu perbaikan dan perubahan yang dibangun BPK akan memiliki efek berantai seperti bola salju yang dampaknya akan dirasakan hingga ke seluruh lini kinerja pemerintahan," ungkapnya. (dna/dna)
