Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 16 Apr 2019 13:35 WIB

Ada Faktor Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Hidup Orang Papua

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Istimewa/Kementerian PUPR Foto: Istimewa/Kementerian PUPR
Jakarta - Kualitas hidup masyarakat di Provinsi Papua dinilai membaik lantaran indeks pembangunan manusia (IPM) nya meningkat paling signifikan dibanding provinsi lainnya sepanjang 2018. Status IPM nya pun kini berubah dari rendah menjadi sedang, bergabung dengan 12 provinsi lainnya di Indonesia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam mendorong peningkatan IPM. Pemerataan pembangunan infrastruktur, kata dia jadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mempercepat laju peningkatan IPM.

"Kembali kuncinya adalah infrastruktur. Jadi ke depan kalau kita memang harus mengarah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, salah satu kuncinya dengan memikirkan sosial inklusif, di mana kita memberikan kesempatan kepada masyarakat terpencil untuk bisa mengenyam pendidikan, kesehatan dan lainnya," katanya di kantor BPS, Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Infrastruktur memang menjadi salah satu cara yang dipakai pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Indonesia. Adanya pemerataan pembangunan diharapkan mengurangi tingginya kesenjangan yang selama ini ada.


Papua sendiri menjadi wilayah yang pembangunan infrastrukturnya paling gencar dikebut. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur Kementerian PUPR terus naik dari tahun ke tahun untuk Papua.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan infrastruktur dalam rencana pengembangan wilayah Papua di tahun 2018 lalu meliputi beberapa sektor. Mulai dari transportasi lewat pengembangan Pelabuhan Arar, pembangunan dermaga penyeberangan Batanta, pembangunan jalan lingkar Sorong, pembangunan water treatment plant Warsamson, dan pembangunan jalur kereta api Sorong-Manokwari.

Kemudian ada pula pembangunan Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong hingga pembangunan jalan perbatasan Oksibil-Towe Hitam. Sejumlah terminal baru juga dioperasikan seperti Bandar Udara Wamena dan Bandar Udara Kaimana.


Beberapa di antaranya menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan PLBN Skouw, Jayapura.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Pulau Papua pun tidak sedikit. Pada 2015, sebesar Rp 5,66 triliun digelontorkan untuk alokasi pembangunan di Papua. Angka tersebut tersebar di beberapa bagian, alokasi untuk sumber daya air Rp 576 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,26 triliun, untuk pemukiman Rp 281 miliar dan perumahan sebesar Rp 415 miliar.

Pada 2016, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,06 triliun yang terbagi untuk sumber daya air sebesar Rp 308 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,74 triliun, permukiman Rp 250 miliar dan Rp 216 miliar untuk perumahan.

Tahun 2017, alokasi untuk Papua sebesar Rp 4,96 triliun. Sebanyak Rp 411 miliar untuk sumber daya air, Rp 3,72 triliun untuk jalan dan jembatan, juga untuk pemukiman sebesar Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85,7 miliar.

Selain itu, ada pula Dana Alokasi Khusus di mana pada 2015, dana DAK untuk dua Provinsi di Papua mencapai Rp 1,59 triliun, dan pada tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan sebesar Rp 2,18 triliun pada 2017. (eds/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com