.webp)
Hal itu diungkapkannya saat membuka sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
"Sidang paripurna hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin yang berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan pagu indikatif," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang ingin saya tekankan, seperti kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa belanja modal agar diperkuat, agar ditingkatkan, semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan," jelas dia.
Dia meminta kepada Sri Mulyani untuk melihat dokumen APBN tahun-tahun sebelumnya dan dipilih mana yang cocok untuk memangkas belanja barang.
"Belanja barang kurangi sebanyak-banyaknya, Bu Menkeu tolong dilihat, tolong betul-betul dipakai sebagai patokan dan dipaksa untuk masuk ke angka-angka itu," ujar dia.
Khusus untuk infrastruktur, Jokowi berkeinginan adanya penambahan anggaran di Kementerian PUPR, agar infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan arteri, yang selama ini anggarannya di kementerian/lembaga namun tidak terealisasi.
"Mungkin anggaran-anggaran yang kira-kira masih di kementerian lain ragu, masukan saja ke PU," tambah dia.
Selanjutnya, lanjut Jokowi, dirinya mengingatkan kepada seluruh pejabat kabinet kerja untuk memprioritaskan program pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan, seluruh kementerian lembaga juga harus bisa memberikan insentif kepada perusahaan yang terlibat dalam pengembangan SDM.
"Itu juga sudah harus kelihatan tahun ini, tahun depan sudah kelihatan besar-besaran," kata Jokowi.
Tonton juga video Jokowi Dorong Halal Park Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi:
 |
