Follow detikFinance Follow Linkedin
Sabtu, 04 Mei 2019 22:00 WIB

Siapapun Presiden Terpilih, Pengusaha Minta 5 PR Ini Diselesaikan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Ilustrasi capres cawapres-Foto: Edi Wahyono Ilustrasi capres cawapres-Foto: Edi Wahyono
Jakarta - Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan capres cawapres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dari capres cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Data situng itu juga menjadi perhatian para pengusaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, salah satunya. Suryadi mengatakan meskipun petahana unggul menurut data situng KPU, para pengusaha tetap menunggu pengumuman resmi KPU.

Selain itu para pengusaha diimbau tetap menyiapkan investasi mereka.

"Saya jg minta kepada semua pengusaha untuk sudah bisa mempersiapkan investasi dan sebagainya. Namun, kita belum boleh euforia. Kenapa? Karena ya biarpun 65% kita tidak tahu 35% nya lagi," kata Suryadi kepada detikFinance, Sabtu (4/5/2019).


Dia menambahkan, siapapun presiden dan wakil presiden terpilih nanti ada beberapa pekerjaan rumah alias PR yang perlu diselesaikan. Pertama, pengusaha inginkan kepastian hukum. Segala peraturan yang diatur oleh pemerintah terkait bisnis dan investasi, pengusaha inginkan kejelasan.

"Tugasnya presiden nanti yang pertama tentang kepastian hukum. Supaya kita tenang berbisnis nanti, sudah ada hukum yang pasti," kata Suryadi

Kedua, pengusaha inginkan tingkat sumber daya manusia (SDM) di Indonesia supaya ditingkatkan karena saat ini tekanan dari luar negeri cukup kuat. Suryadi mengatakan banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan kualitas yang baik dan harga yang murah.

Selain itu, jika Indonesia inginkan ekspor harus dibarengi dengan kualitas yang lebih baik dan ketepatan waktu produksi.

"Berarti ini kan yang bersaing SDM. Kalau kita tidak perbaiki SDM maka kita bisa ketinggalan," tutur Suryadi.


Apabila tidak meningkatkan SDM, dampaknya pertumbuhan bisnis di Indonesia rendah dalam efisiensi dan produktivitasnya. Sedangkan, biaya produksinya tinggi. PR ini menjadi hal yang penting. Perlunya perbaikan SDM dalam bidang akademis dan juga praktiknya.

Ketiga, reformasi pajak. Suryadi menyampaikan bahwa reformasi pajak harus dilakukan. Dalam hal ini, Suryadi inginkan pajak ekspor maupun di berbagai sektor bisnis nantinya dapat bersaing dengan luar negeri. Sehingga Indonesia dapat kebanjiran investor.

Keempat, ketenagakerjaan. Menurut Suryadi, Undang Undang nomor 13 tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Misalnya, ketika suatu perusahaan ingin menghentikan masa kerja seorang karyawan, perusahaan harus membayar mahal tunjangan PHK.

"Terkait UU 13 ini adalah UU yang sudah begitu lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaannya. Nah ini perlu ada satu perubahan. Supaya pengusaha bisa menerima karyawan itu nggak ketakutan. Kalau sekarang kan ketakutan karena kalau terima masuk, mau PHK-nya mahal," jelasnya.

Kelima, kemudahan perizinan usaha sehingga, kegiatan usaha dapat berjalan dengan mudah dan tentunya dapat mendorong perekonomian Indonesia. (hns/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com