Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 16 Mei 2019 13:41 WIB

Ini Fasilitas Publik yang Dibiayai Pajak

Vadhia Lidyana - detikFinance
Arief Poyuono. Foto: dok. pribadi Arief Poyuono. Foto: dok. pribadi
Jakarta - Ramai ajakan boikot pajak dari salah satu timses kubu capre nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Tidak bayar pajak artinya tidak bisa menikmati fasilitas publik. Lalu, fasilitas publik apa yang dibiayai pajak?

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, sebagian fasilitas publik dibiayai oleh pendapatan pajak. Di antaranya, pembangunan jalan, sekolah, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), bantuan kesehatan, dan sebagainya.

"Sekarang Anda bayangkan jalan-jalan itu uangnya dari mana? Sekolah-sekolah negeri, gaji pegawai negeri, tentara, polisi, keamanan, ASN, semuanya dibayar dengan pajak. Termasuk juga kesehatan," kata Hestu ketika dihubungi detikFinance, Kamis (16/5/2019).

Hestu menerangkan, kartu jaminan sosial atau jaminan kesehatan keluaran pemerintah pun juga dibiayai oleh pendapatan pajak negara.

Oleh karena itu, orang yang tidak mau membayar pajak namun memanfaatkan fasilitas publik harus dipertanyakan moralitasnya. Ia menggolongkan orang tersebut sebagai free rider.


"Secara moralitas ya. Kalau memang harus bayar, dia ternyata nggak bayar kan artinya dia menjadi free rider saja. Seperti orang yang naik kereta tapi nggak mau bayar tiketnya, seperti itu analoginya," ujar Hestu.

Pasalnya, orang yang tidak mau membayar tersebut memanfaatkan fasilitas publik yang disediakan oleh negara dengan dana dari pendapatan pajak.

Namun, Hestu meyakini masyarakat saat ini telah memahami kewajiban atas pajak. Sehingga, ia yakin masyarakat tak akan ikuti seruan boikot pajak dari salah satu timses capres no 02 yang juga Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono.


Selain itu, Ditjen Pajak sendiri tak akan mengambil langkah khusus dalam menghadapi seruan Puyuono. Karena, hal ini dipercaya tak akan memberi dampak kepada pemerintah.

"Kami nggak melihat bahwa itu akan membawa pengaruh besar terhadap pemerintah," pungkasnya. (ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com