.webp)
BI menyebut pertumbuhan ULN pemerintah terjadi karena adanya kenaikan arus masuk dana investor asing di surat berharga negara (SBN) domestik dan penurunan outstanding SBN dalam valuta asing (valas) sejalan dengan pelunasan global bonds yang jatuh tempo pada Maret 2019.
"Pengelolaan ULN Pemerintah untuk membiayai pembangunan dengan porsi terbesar yakni sektor jasa, kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial serta jasa keuangan dan asuransi," tulis keterangan BI, dikutip Jumat (17/5/2019).
Kemudian untuk ULN swasta yang tumbuh lebih tinggi didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara serta pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN keempat di sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.
"Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan I 2019 yang relatif stabil sebesar 36,9%," ujarnya.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1% dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Dari data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) negara yang paling banyak memberikan utang ke Indonesia adalah pertama Singapura yakni sebesar US$ 64 miliar, kemudian diikuti oleh Jepang US$ 29,01 miliar, lalu Amerika Serikat (AS) 21,3 miliar.
Kemudian berikutnya adalah negara Cina US$ 17,9 miliar, selanjutnya Hong Kong US$ 15 miliar dan negara Asia lainnya US$ 10,4 miliar.
