Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 20 Mei 2019 20:15 WIB

Arif Budimanta: Rakyat Harus Dominan dalam Kehidupan Ekonomi

Tia Reisha - detikFinance
Foto: Dok. KEIN Foto: Dok. KEIN
Jakarta - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai reformasi ekonomi dan transformasi struktural harus terus didorong untuk mampu meningkatkan dominasi rakyat dalam kehidupan ekonomi. Sebab, kata dia, peran rakyat dalam kehidupan perekonomian masih sangat rendah.

"Kebangkitan ekonomi nasional harus sejalan dengan menguatnya peran pelaku usaha rakyat. Sebab saat ini, oligarki ekonomi masih menguasai kehidupan ekonomi, sehingga porsi rakyat masih sangat sedikit," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).

Hal itu ia sampaikan saat menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2019, hari ini.


Dia melanjutkan, saat ini oligarki ekonomi dapat dilihat dari penguasaan simpanan di perbankan. Ia mengutip dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Maret 2019, sebanyak 99,8% rekening yang tercatat di Indonesia menguasai 36,3% dari uang yang disimpan di perbankan. Sementara itu, sisanya atau sebesar 0,20% menguasai 63,8% total simpanan perbankan.

Kondisi itu juga didukung oleh data dari Credit Suise pada 2017 yang menunjukkan 1% rumah tangga terkaya menguasai 45,4% kekayaan nasional, lebih jauh lagi 10% rumah tangga terkaya menguasai 74,8% kekayaan nasional.

"Oligarki ekonomi di Indonesia berkorelasi positif dengan ketimpangan dan disinyalir menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dengan begitu transformasi struktural dan redistribusi aset harus terus dilakukan," ujarnya.

Dalam pandangan Arif, transformasi struktural menyasar tiga fokus fundamental, yakni alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, hingga pemberdayaan pelaku ekonomi. Perubahan tiga hal itu diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keadilan dan pemerataan.

Di sisi lain, pemerataan dan keadilan sosial dilakukan dengan mendorong redistribusi dan legalisasi aset melalui program Reforma Agraria. Program yang memberikan masyarakat akses terhadap aset lahan untuk berusaha ini, juga didukung dengan akses terhadap pembiayaan yang mudah dan murah seperti kredit usaha rakyat.

"Program Reforma Agraria bukan hanya sekadar bagi-bagi tanah. Tapi juga dilengkapi dengan peningkatan akses lainnya. Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi masalah ketimpangan, ketidaksetaraan, serta mendongkrak proses pembangunan berkelanjutan," jelasnya.


Setelahnya, sambung Arif, Program Reforma Agraria bisa dilanjutkan dengan skenario bagi hasil yang adil di sektor usaha pertanian. Dengan begitu, tidak hanya segelintir pihak yang diuntungkan dari hasil panen tersebut.

"Itu semua dapat diwujudkan melalui nilai-nilai koperasi. Tidak terbatas pada petani, akan tetapi perusahaan besar bisa melakukannya misalnya dengan program pembagian saham untuk para pekerja," kata Arif.

Dengan demikian, apabila kegiatan ekonomi selalu berlandas pada nilai-nilai koperasi maka pertumbuhan ekonomi di level 7% dapat tercapai karena permasalahan ketimpangan dan oligarki yang merupakan hambatan pertumbuhan ekonomi dapat teratasi.

"Bisa dibayangkan apabila semua rakyat sama berdayanya, tidak ada yang dominan. Tentu, negara ini dapat sejahtera dan perekonomian terus melaju," pungkas Arif. (prf/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed