Tukar Uang di Tempat Tidak Resmi, Risiko Menanti

Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi mengatakan bahwa penukaran uang diluar loket yang resmi tak terjamin dan berisiko.

"Nggak bagus ya, nukar di luar (loket resmi penukaran uang) bisa terpapar risiko. Nggak terjamin, keasliannya, jumlahnya, keamanannya," kata Rosmaya di Rest Area KM 57, Karawang, Rabu (29/5/2019).

Bahkan Rosmaya pun tidak menyarankan masyarakat untuk menukar uang lewat penyedia yang ilegal, katanya banyak ruginya. Untuk itu pihaknya sendiri sudah memperbanyak titik loket penukaran uang di seluruh Indonesia.

"Banyak ruginya kalau inang-inang. Maka titiknya kita perbanyak dari 1.776 jadi 2.941 tahun ini, maksudnya agar bisa menjangkau masyarakat," kata Rosmaya.

Rosmaya mengimbau agar masyarakat selalu menukar uang di loket resmi yang disediakan oleh BI.

"Kita imbau kepada masyarakat selalu menukar di tempat penukaran resmi di titik yang sudah ditentukan Bank Indonesia dan perbankan. Tahun ini 2941 titik, jangan nukar di luar itu," tutur Rosmaya.

Rosmaya mengatakan resiko yang pertama adalah terkait keamanan. Menurutnya jasa penukar uang tidak resmi yang kehadirannya kebanyakan di pinggir jalan membuat transaksi penukaran uang tidak aman.

"Itu kan sangat rawan keamanannya. Keamanan fisiknya, bayangkan ketika mobil sedang bergerak misalnya harus tukar maka akan terpapar resiko kecelakaan, atau kalau lagi tukar uang kan tempatnya terbuka beresiko diincar orang jahat ya," kata Rosmaya.

Berikutnya, risiko adanya uang palsu yang disisipkan bisa sangat mungkin terjadi. Sedangkan, masyarakat tidak punya waktu untuk mengecek satu persatu uang tukaran karena banyak jumlahnya.

"Lalu kedua ada risiko uang palsu yang mungkin disisipkan di dalamnya. Kalau uang palsu mana kita tahu, masa mau tukar uang mesti ngecek selembar-selembar, nggak mungkin kan," kata Rosmaya.

Risiko lainnya adalah jumlah yang tidak sesuai dengan yang ditukarkan. Lalu, kebanyakan penyedia jasa tukar uang tidak resmi ini menurut Rosmaya juga memungut uang jasa dari masyarakat yang menukar uang, jadi uang yang ditukarkan tidak sesuai jumlahnya.

"Lalu jumlahnya juga kan kita nggak tau ya pas apa nggak. Takutnya, dia bilang ini Rp 500 ribu misalnya dicek nggak sampai segitu," kata Rosmaya.

"Mereka juga berbayar gitu, jadi minta pungutan berapa persen dari yang ditukarkan," tambahnya

Rosmaya mengimbau agar masyarakat tidak ada yang menukar uang lewat jalur yang tidak resmi. Meski terpepet sekalipun, Rosmaya meminta agar masyarakat mengusahakan dirinya menukar di loket resmi.

"Bagaimana kalau kepepet, ya jangan kepepet-kepepet diusahakan dulu lah ya. Kalau sudah di inang-inang resiko ditanggung anda," kata Rosmaya.

Bank Indonesia (BI) mengklaim bahwa rasio peredaran uang palsu hingga akhir April masih rendah. Menurut Rosmaya sangat susah untuk memalsukan uang.

Rosmaya menjelaskan rasio peredaran uang palsu terhadap uang asli. Menurutnya, dari satu juta lembar uang yang beredar, 4 di antaranya merupakan uang palsu.

"Susah sekali untuk memalsukan. Sampai April ini rasio uang palsu masih sangat rendah. Dari satu juta lembar, hanya ada 4 lembar, jadi rasio 4 dalam setiap satu juta lembar," kata Rosmaya.

Menurut Rosmaya edukasi yang digalakkan pemerintah selama ini dinilai berhasil. Menurutnya masyarakat sudah banyak melakukan laporan mengenai uang palsu sehingga bisa ditindak.

"Itu pun saya sangat bersyukur karena edukasinya berhasil, sehingga laporan tentang uang palsu banyak sekali datang dari masyarakat," kata Rosmaya.

Rosmaya pun menyatakan bahwa BI berkoordinasi dengan kepolisian dan perbankan dalam memantau peredaran uang. Dia mengimbau apabila masyarakat ada yang menemukan uang palsu langsung saja lapor polisi.

"BI juga juga berkoordinasi dengan kepolisian dan perbankan, jadi ketika ada masyarakat ketika ada yang memberi kemudian tahu itu palsu, langsung dilaporkan ke polisi," kata Rosmaya.