Menurut Profesor Universitas Harvard Carmen Reinhart kurangnya transparansi juga akan memengaruhi investor yang ingin obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara tersebut. Begitu juta dengan organisasi seperti Dana Moneter Internasional (IMF).
"Peningkatan China sebagai kreditor global juga berarti ada banyak utang tersembunyi. Artinya, negara-negara yang pernah meminjam dari China tetapi pinjaman ini tidak dilaporkan oleh IMF, oleh Bank Dunia," ujarnya dalam acara Nomura Investment Forum di Singapura, demikian dilansir dari CNBC, Rabu (12/6/2019).
Hal itu akan menghambat IMF atau Bank Dunia dalam melakukan pekerjaan analisis keberlanjutan utang, katanya. Upaya itu termasuk menganalisis beban utang negara, dan menghasilkan rekomendasi untuk strategi pinjaman yang membatasi risiko kesukaran utang.
"Dari sudut pandang pengintaian, ini berarti bahwa IMF, jika mereka melakukan keberlanjutan utang misalnya untuk Pakistan, kecuali mereka tahu berapa banyak utang Pakistan kepada Tiongkok," kata Reinhart.
Bagi para investor, informasi terbatas itu menghalangi mereka dalam membuat keputusan investasi tentang obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara tersebut.
Reinhart mengatakan kepada konferensi itu bahwa, sejak 2011, ada banyak pinjaman seperti yang diambil negara-negara itu dari China yang perlu direstrukturisasi, atau dinegosiasikan ulang. Negara-negara tersebut termasuk Sri Lanka, Ukraina, Venezuela, Ekuador, Bangladesh dan Kuba.
Statistik utang resmi dilacak oleh IMF dan Bank Dunia, tetapi itu hanya menangkap sekitar setengah dari pinjaman China untuk negara lain.
Selain itu, China juga bukan anggota yang disebut Paris Club yang merupakan sekelompok negara kreditor yang bertujuan untuk memperbaiki masalah utang negara lain. Pinjaman-pinjaman ke negara-negara itu diselimuti kerahasiaan.
Salah satu contoh dari pinjaman yang tidak jelas itu adalah bagaimana pinjaman China untuk Venezuela didenominasi dalam barel minyak.
Baik IMF maupun Bank Dunia telah menyerukan agar lebih banyak transparansi tentang jumlah dan persyaratan pinjaman. Hal itu disuarakan dalam Pertemuan Musim Semi tahunan mereka pada bulan April tahun ini.
"Peminjam membutuhkan data utang yang komprehensif dan tepat waktu untuk membuat keputusan yang tepat. Ini juga memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengelola risiko pinjaman dengan lebih efisien, sehingga menurunkan biaya pinjaman untuk semua orang," kata Bank Dunia.
Lebih jauh, organisasi internasional mengatakan, transparansi utang memungkinkan warga negara "meminta pertanggungjawaban pemerintah mereka,"
Pembangunan dengan Utang Bisa Timbulkan Masalah
Situasi utang yang kurang dilaporkan itu bisa menjadi masalah, menurut Kaho Yu, analis senior Asia di Verisk Maplecroft.
"Meskipun pinjaman Beijing dapat membantu negara-negara berkembang, penumpukan utang yang tidak jelas akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi," katanya kepada CNBC.
Yu menambahkan, China mungkin telah meyakinkan negara-negara berkembang bahwa biaya pinjaman akan ditanggung oleh proyek dalam jangka panjang setelah beroperasi. Akan tetapi tidak ada jaminan yang diberikan.
China telah dikritik karena membebani banyak negara dengan utang melalui program Belt and Road Initiative. Program itu adalah rencana investasi infrastruktur raksasa untuk membangun jalur kereta api, jalan, laut dan lainnya yang membentang dari China ke Asia Tengah, Afrika, dan Eropa.
Baca juga: Sri Mulyani: Saya Selalu Dituduh Ratu Utang |
Lembaga keuangan China telah menyediakan lebih dari US$ 440 miliar dalam pendanaan untuk proyek-proyek Belt and Road. Hal itu disampaikan oleh Gubernur People's Bank of China Yi Gang mengatakan selama pembicaraan di Belt and Road Forum kedua di Beijing awal bulan lalu.
Sebagian besar pinjaman dilakukan melalui dua bank, yakni Bank Pembangunan China dan Bank Ekspor-Impor China. Bank Ekspor-Impor China pada bulan April mengatakan bahwa mereka telah memberikan lebih dari US$ 149 miliar pinjaman kepada lebih dari 1.800 proyek Belt and Road, sementara China Development Bank mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka telah menyediakan pembiayaan lebih dari US$ 190 miliar untuk lebih dari 600 proyek Belt and Road sejak 2013.
Tetapi Yu mengingatkan bahwa kurangnya transparansi di sekitar pinjaman berarti ada juga ketidakpastian tentang seberapa berkelanjutan proyek tersebut.
"Ada ketidakpastian tentang kelayakan jangka panjang dari proyek-proyek yang didukung oleh pinjaman China yang kurang dilaporkan karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Meskipun akan ada lonjakan (investasi asing langsung) di tahap awal proyek, defisit akan melebar dalam jangka panjang, "katanya kepada CNBC.
Salah satu contoh adalah Sri Lanka, yang harus menyerahkan pelabuhan strategis ke Beijing pada tahun 2017, setelah tidak dapat melunasi utangnya kepada perusahaan-perusahaan China.
Itu sebagai contoh bagaimana negara-negara yang berutang uang ke China dapat dipaksa untuk menandatangani wilayah nasional atau membuat konsesi jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban. Fenomena itu dijuluki diplomasi perangkap utang. Namun, pemerintah Presiden China Xi Jinping membantah bahwa negaranya menggunakan strategi semacam itu.
Utang Pemerintah Disorot, Sri Mulyani: Jangan Lihat Nominal Saja:
(das/zlf)
