.webp)
Menurut tim hukum Prabowo-Sandi dan juga Badan Pemenangan Nasional (BPN), peresmian jalan tol dan infrastruktur lain merupakan langkah yang terburu-buru dan sengaja dilakukan menjelang pilpres. Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Piter Abdullah sebagai pengamat ekonomi mengatakan bahwa sah-sah saja Jokowi sebagai petahana meresmikan jalan tol kapan saja bahkan sebelum suatu proyek itu rampung.
"Itu (percepatan peresmian jalan tol) melanggar aturan nggak? Kan nggak ada yang melanggar aturan. Saya misalnya mau meresmikan sebelum jadi pun nggak apa-apa. Dan itu tidak menjamin akan mengubah pilihannya orang. Saya kira hakim konstitusi, pengacara paslon 01 dan 02 sebenarnya tahu persis itu," kata Piter ketika dihubungi detikFinance, Senin (17/6/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk kesiapan infrastruktur itu biarkan masyarakat yang menilai, dan waktu yang akan membuktikan. Itu tidak ada hubungannya dengan kampanye. Nanti yang akan menilai itu adalah masyarakat. Mau Jokowi setiap hari peresmian, itu tidak akan berpengaruh kepada masyarakat kalau masyarakatnya menilai kinerja dari Jokowi tak baik," lanjutnya.
Lalu, terkait kehadiran Presiden Jokowi di hampir semua peresmian jalan tol maupun infrastruktur lain menurut Piter merupakan langkah yang akan diambil semua petahana apabila pada saat itu juga menjadi calon presiden mendatang.
"Itu haknya presiden, hak nya petahana. Kalau seandainya nanti Sandiaga Uno menjadi presiden dia akan melakukan hal yang sama," jelas Piter.
Ia sendiri mengakui, sebagai petahana Jokowi memang memiliki kelebihan dibandingkan lawannya di pilpres. Namun, hal tersebut tak menghalangi lawannya untuk bersaing dalam pilpres.
"Namanya petahana itu lah kelebihannya. Makanya untuk mengalahkan petahana itu menantang, harus memiliki kelebihan yang luar biasa. Karena petahana pasti memiliki memiliki kelebihan seperti itu," katanya.
