Dana Desa Dikritik Tak Mempan Tarik Investasi, Ini Kata Kemenkeu

Jakarta - Investasi masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia karena pertumbuhannya belum optimal. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dibuatnya. Kondisi tersebut pun mendapat kritik dari DPR dalam rapat panja Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah.

Anggota Badan Anggaran DPR RI fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai investasi di Indonesia kalah dibandingkan negara tetangga, itu disebabkan dana desa tidak terserap secara optimal. Penyebabnya adalah kualitas aparatur desa yang belum mumpuni.

"Kalau mau narik lebih jauh kenapa potensi investasi di negara-negara sebelah nggak bisa kita manfaatkan bukan karena para pengusaha kita, tapi karena soft skill untuk tumbuh di sana nggak punya. Kemampuan kita merebut akses, merebut peluang juga sebagian karena soft skill-nya nggak ada," katanya dalam rapat panja di Ruang Banggar, DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Desa di Jambi Ini Produksi 4.000 Ton Pupuk Organik Per Bulan

Dia menjelaskan selama ini aparatur desa hanya dijejali oleh hard skill yaitu ketrampilan teknikal dan administrasi. Sebagai contoh, ketika aparatur desa tidak bisa membuat laporan keuangan lalu diberikan pelatihan laporan keuangan, dan lain sebagainya.

Sementara itu soft skill yang sebenarnya juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas desa kurang diperhatikan. Menurutnya harus ada grand design atau roadmap yang jelas untuk meningkatkan kualitas aparatur desa.

Menurut dia percuma dana desa yang disalurkan bernilai besar jika perangkat desanya tidak bisa memanfaatkan secara optimal.

"Dana dibesarkan tetapi kita abai dengan kualitas manusianya karena dana sebesar apapun akan berakhir selesai tanpa di-backup oleh manusia. Tapi kalau manusianya oke, dikasih duit 1 perak, tahun depan sudah bertumbuh Rp 1 juta-2 juta," tambahnya.

Baca juga: Kemendes Ingin Potensi Desa Tertinggal Dipromosikan via Digital

Pada kesempatan menjawab tanggapan anggota Banggar, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, ke depannya pemerintah memang akan fokus pada pemberdayaan aparatur desa untuk meningkatkan kualitasnya.

"Jadi memang kita ada sedikit shifting dari yang tadinya memang infrastruktur, tapi sekarang kita arahkan kepada pemberdayaan desa. Dan tadi nyambung dengan penguatan aparat desa yang diusulkan Pak Yanuar," jelasnya.

Dia memahami bahwa pendidikan aparatur desa memang masih kurang. Terlepas dari itu kualitas aparatur desa juga tetap akan menjadi perhatian pemerintah.

"Banyak yang pendidikan dibandingkan yang lain kurang tapi dia punya kreativitas yang tinggi. Jadi ini memang kita mendukung upaya-upaya itu sehingga nanti akan jadi perhatian kita," tambahnya.


(ara/ara)