Defisit Neraca Dagang, PR Warisan yang Perlu Dibereskan Jokowi

Jakarta - Pelaku pasar boleh bernafas lega setelah kegaduhan politik masa Pilpres 2019 berakhir. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee, pelaku pasar menyambut baik kemenangan Jokowi untuk kedua kalinya. Namun ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di era kepemimpinannya yang kedua.

Baca juga: Drama Pilpres Berakhir, Akankah Jokowi Effect Muncul?

Salah satu PR yang harus diselesaikan Jokowi adalah defisitnya transaksi berjalan dan defisit neraca dagang. Sebab selama ini baik nilai tukar maupun pasar dagang juga sensitif dengan kondisi itu.

"Masalah neraca dagang adalah masalah struktural jangka panjang. Ini bukan terjadi saat Pak Jokowi menjabat, tapi warisan," ujarnya kepada detikFinance, Sabtu (29/6/2019).

Memang, kata Hans, untuk memperbaiki neraca dagang dan CAD dibutuhkan transformasi. Untuk melakukannya tentu butuh waktu.

"Itu butuh waktu karena ekonomi kita bertransformasi dari berbasis sumber daya alam (SDA) menjadi manufaktur. Nah itu butuh waktu," tambahnya.

Baca juga: Saran ke Jokowi: Bangun Infrastruktur Dibarengi Industri Manufaktur

Meski begitu, Hans menilai apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Untuk mengembangkan manufaktur dibutuhkan penopang infrastruktur yang baik.

Kemudian setelah infrastruktur terbangun, dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya untuk menopang kebutuhan SDM yang berkualitas saat mengembangkan industri.

"Jadi apa yang dilakukan sudah tepat, sudah dalam jalur yang benar," tambahnya.

Seperti diketahui, Jokowi saat periode pertama memimpin dikenal sangat fokus dalam membangun infrastruktur. Kini di era kepemimpinannya yang kedua, dia berjanji akan fokus mengembangkan SDM.




(das/eds)