"Salah satu hal yang dilaksanakan oleh tim dalam menyikapi harga LB adalah pada Jumat, 28 Juni 2019 dimulai pelaksanaan pengurangan DOC FS (day old chicken final stock) melalui penarikan telur tertunas umur 19 hari pada hatchery, di 3 perusahaan pembibitan PS ayam ras broiler di Jawa Tengah," ujar Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Sugiono dalam keterangan tertulis, Minggu (30/6/2019).
Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin tim Kementan di Jawa Tengah, pada Jumat (28/6/2019). Adapun 3 perusahaan dimaksud yaitu PT Charoen Phokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Sumber Unggas Jaya.
Ia menjelaskan tim langsung turun ke lapangan setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 26030/TU.040/F/06 2019 tanggal 26 Juni 2019, untuk menyikapi terpuruknya harga LB dengan menugaskan tim monitoring dan investigasi.
"Kegiatan ini akan dilakukan selama 2 minggu pada 26 perusahaan pembibit PS yang mendistribusikan DOC FS ke Provinsi Jawa Tengah" tambahnya.
Sebagai bentuk transparansi, proses penarikan telur tertunas dilakukan pengawasan silang (cross monitoring) antarperusahaan, yang mana setiap perusaan akan diawasi oleh 2 perusahaan lain. Pengawasan ini juga melibatkan unsur Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi/kabupaten/kota, Satgas Pangan, GPPU, GOPAN, PPUN, dan PINSAR.
"Rata-rata distribusi DOC FS ke Provinsi Jawa Tengah setiap bulannya sebanyak 42,79 juta ekor. Dari kegiatan ini akan terjadi pengurangan DOC FS ke Jawa Tengah sekitar 6,85 juta ekor dalam 2 minggu, atau 3,43 juta ekor per minggunya," terang Sugiono.
Langkah kedua yang dilakukan untuk dongkrak harga LB menuju harga acuan Kemendag adalah melalui afkir PS ayam ras pedaging (Broiler) yang berumur di atas 68 minggu, sesuai Permentan No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras yang Baik, yang dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen PKH Nomor 6878/SE/TU. 020/06/2019 tentang Afkir PS Ayam Ras Pedaging (Broiler) dan Peningkatan Kapasitas Pemotongan LB Tahun 2019.
Sugiono menjelaskan untuk efektivitas pelaksanaan afkir PS ayam ras broiler dimaksud, akan dilakukan pengawasan pemotongan LB ayam ras broiler dalam 2 shift per hari, sesuai kapasitas per-jam di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Integrator di Pulau Jawa.
Setelah itu, lanjutnya, dilakukan pengawasan penyimpanan produk karkas hasil pemotongan LB ayam ras broiler yang disimpan di cold storage, sesuai jumlah pemotongan per hari setelah dikurangi distribusi, dan evaluasi pelaksanaan afkir PS ayam ras broiler akan dilaksanakan satu minggu setelah 9 Juli 2019.
"Apabila hasil evaluasi harga LB ayam ras broiler di farm gate belum sesuai dengan harga acuan Kemendag (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Perjualan di Tingkat Konsumen), maka akan dilakukan afkir PS ayam ras broiler yang berumur 60 minggu serta dievaluasi setiap bulan" jelasnya.
Harga LB Perlahan Naik
Sementara itu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani menyampaikan adanya kenaikan harga pada LB di tingkat peternak pada 28 Juni 2019, jika dibandingkan pada 26 Juni 2019.
Berdasarkan data harga LB di produsen dari petugas PIP Ditjen PKH pada tiga Provinsi yakni di Jawa Barat, ada peningkatan LB sebesar 5,7% dari Rp 12.300 menjadi Rp 13.000. Hal serupa juga diamati terjadi di Jawa Tengah peningkatan 8,5% dari Rp 8.431 menjadi Rp 9.167, dan Jawa Timur kenaikan 14,2% dari Rp 10.191 menjadi Rp 11.636.
"Alhamdulillah, harga LB perlahan sudah naik, hal ini membuktikan upaya bersama Kementan bersama stakeholder perunggasan mulai membuahkan hasil," jelas Fini.
Lebih lanjut, terkait fenomena disparitas harga LB dan daging ayam, Fini menjelaskan informasi di lapangan bahwa peran broker dalam rantai suplai ayam sangat besar. Broker bisa bermain dalam menentukan harga yang berakibat adanya disparitas harga di produsen dan konsumen.
Ia melanjutkan, perilaku penjualan daging ayam ras broiler dari hampir seluruh pelaku usaha ayam ras broiler, masih bermuara di pasar tradisional dalam bentuk LB dan hot karkas, sehingga rentan terhadap kelebihan pasokan dan permainan oleh pihak tertentu yang mengakibatkan disparitas harga yang besar antara produsen dan konsumen.
"Oleh karena itu sesuai dengan Permentan Nomor 32/2017, Pemerintah mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi LB minimal 300.000 per minggu harus memiliki RPHU dan cold storage untuk menampung karkas dari RPHU," tutup Fini.
Simak Video "Eselon I Kementan Dikritik Habis DPR Gegara Berseragam Kostranas NasDem"
[Gambas:Video 20detik]
(prf/hns)
