) dan Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja yang bakal ditunggu-tunggu selanjutnya adalah siapa tim ekonomi di kabinet pemerintahan ke depan?
Di samping itu ada sederet pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Jokowi dan Ma'ruf.
Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Baca berita selanjutnya di halaman berikut.
Wakil Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pelaku pasar menantikan tim ekonomi Jokowi karena itu yang menentukan arah perekonomian ke depan.
"Apakah kemudian di periode kedua mereka akan lebih optimis atau tidak itu sebetulnya sangat tergantung dari formasi kabinet. Itu akan sangat menentukan untuk direspons oleh pasar," kata dia kepada detikFinance, Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Tentu saja, Jokowi diharapkan tidak salah memilih pembantunya di kabinet. Jika Jokowi sampai terlalu banyak memilih tim ekonomi dari kalangan politikus akan direspons negatif oleh pasar.
"Artinya dominan sekali mengapresiasi para partai terutama koalisi yang kemarin sudah mendukung Pak Jokowi ya, saya rasa pasar reaksinya akan negatif," sebutnya.
Menurut dia Jokowi harus tancap gas begitu resmi dilantik nantinya. Dia sudah tidak bisa lagi coba-coba karena sudah berpengalaman memimpin 5 tahun terakhir, sehingga diharapkan tak ada lagi bongkar-pasang tim ekonomi seperti sebelumnya.
"Pak Jokowi tidak bisa lagi coba-coba ya. Kita tahu beberapa kementerian dulu yang terkait ekonomi ada bongkar pasang kan jadi mulai Bappenas, Kementerian ESDM dan lain-lain, itu harusnya mungkin tidak terjadi lagi," tambahnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, PR yang harus segera dibenahi adalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Yang paling urgent turunkan segera defisit transaksi berjalan karena menggerus nilai tukar rupiah secara konsisten. Semakin dalam CAD-nya, maka kebutuhan pembiayaan dalam kurs asing jadi lebih besar," kata Bhima kepada detikFinance, Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Harus ada upaya konkret untuk mendorong substitusi impor bahan baku dan barang modal. Selain itu, dia menyarankan agar ada pengendalian terhadap peredaran barang impor di e-commerce. Menurutnya 90% lebih barang di e-commerce adalah barang impor. Disamping menyebabkan defisit, itu juga berimbas negatif bagi usaha kecil.
Berikutnya adalah mengatasi lemahnya penetrasi ekspor Indonesia yang menurut Bhima dengan cara meningkatkan daya saing dan jangan bergantung pada pasar yang lama.
"Untuk atasi pelemahan ekspor kuncinya ada di peningkatan daya saing produk, diversifikasi tujuan ekspor ke negara alternatif dan mengambil peluang di era perang dagang," ungkapnya.
Terakhir adalah terkait investasi yang saat ini masih melempem. Menurut dia investasi bisa deras masuk ke Indonesia asal perizinan yang ruwet antara OSS dan daerah dibenahi.
Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh memberikan insentif pajak. Pemerintah memang sudah mengeluarkan banyak insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowances, tapi menurut Bhima dampaknya belum terasa.
.webp)
