Jokowi Tegur Rini dan Jonan soal Impor Migas, Tiket Pesawat Murah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tingginya impor migas (minyak dan gas). Jokowi menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait hal ini.

Dalam sidang kabinet paripurna, Jokowi awalnya menyinggung menurunnya ekspor secara year of year sebesar 8,6% dan impor turun sebesar 9,2%.

"Ekspor Januari sampai Mei 2019 year on year turun 8,6. Impor Januari-Mei juga turun 9,2. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit US$ 2,14 miliar," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Oleh sebabnya, negara mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 2,4 miliar. Kemudian berkaitan dengan impor sektor migas, Jokowi meminta Jonan dan Rini berhati-hati.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migas-nya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," papar Jokowi.

Isu lainnya yang disinggung Jokowi adalah ekspor dan investasi. Jokowi meminta jajaran menteri/kepala lembaga tidak terjebak rutinitas.

"Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," kata Jokowi.

Siap-siap! Tiket Pesawat Murah Mulai Dijual 11 Juli 2019

Pemerintah dan maskapai sepakat untuk menyediakan 30% alokasi tiket pesawat murah tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi dan rapat teknis yang dilaksanakan di Kemenko Perekonomian hari ini, Senin (8/7/2019).

"Kita akan berikan penurunan tarif 50% dari batas atas LCC untuk alokasi seat sejumlah 30% dari total kapasitas pesawat," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Adapun maskapai Citilink dari Garuda Group diminta menyiapkan 62 penerbangan murah setiap harinya pada Selasa, Kamis, dan Sabtu.

"Total kursinya 3.348 tapi tergantung kondisi pesawat," kata Susi.

Sementara itu dari Lion Air Group kira-kira akan ada 146 penerbangan per hari dengan total seat atau bangkunya 8.278 seat.

"Nanti fleksibel mengikuti flight penerbangannya," ujar Susi.

Susi bilang penyediaan tiket pesawat murah tersebut akan berlaku efektif per Kamis, 11 Juli 2019.

"Kita akan mulai efektif pemberlakuan sejak Kamis, 11 juli 2019," kata Susi.

Hore! Ada Jatah 30% Tiket Pesawat Murah Tiap Selasa, Kamis, Sabtu

Pemerintah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang membahas penyediaan harga tiket pesawat murah bagi masyarakat pada pekan lalu. Dari rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, disepakati maskapai akan menyediakan 30% tiket pesawat dengan harga 50% di bawah tarif batas atas maskapai LCC (low cost carier).

Kuota tiket pesawat murah tersebut disediakan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun tipe pesawat untuk penerbangan murah itu adalah pesawat dengan jenis jet, bukan propeler atau baling-baling.

"Kita akan berikan penurunan tarif 50% dari batas atas LCC untuk alokasi seat sejumlah 30% dari total kapasitas pesawat," kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Adapun dari jadwal tertentu tadi, maskapai Citilink dari Garuda Group diminta menyiapkan 62 penerbangan murah setiap harinya pada Selasa, Kamis, dan Sabtu.

"Total kursinya 3.348 tapi tergantung kondisi pesawat," kata Susi.

Sementara itu dari Lion Air Group kira-kira akan ada 146 flight per hari dengan total seat atau bangkunya 8.278 seat.

"Nanti fleksibel mengikuti flight penerbangannya," ujar Susi.

Berikut petikan pidato lengkap Jokowi:

Sidang kabinet paripurna pada siang hari ini akan saya sampaikan beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita di tahun ini yang masih banyak harus kita selesaikan, tetapi, kita perlu melihat betul angka-angka yang telah didapat oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS coba angka-angkanya ditampilkan. Ekspor Januari sampai Mei 2019 year on year turun 8,6, impor Januari-Mei juga turun 9,2. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit US$ 2,14 miliar. Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ.

Kedua berkaitan dengan ekspor, peluang-peluang yang ada untuk ekspor sebetulnya kita masih memiliki peluang apalagi sekarang dengan terjadinya perang dagang, kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif barang-barang produk dari Tiongkok, dari china. Ini kesempatan kita menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik, dari industri-industri yang ada tapi sekali lagi pemerintah semestinya memberikan insentif2 yang terhadap peluang2 ada. Kalau hanya rutinitas dan tidak memberikan insentif untuk eksportir2 baik yang kecil, besar maupun sedang ataupun insentif2 yang berupa bunga misalnya ya sulit untuk mereka bisa menembus baik ke pasar yang tadi saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furniture itu peluang. Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif2 itu tidak kita berikan.

Kemudian berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor tutup mata berikan izin secepat-cepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu. Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat. Kemarin kita ke Manado, sama, hotel sudah berbondong-bondong, kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan.

Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan2 riil yang kita hadapi ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada

saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan saya kira mungkin itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan dan masih banyak hal yang ingin saya sampaikan setelah ini.

Pak Jokowi, Ini Bukti Bahwa Ekonomi RI Sedang Lesu

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksi di kisaran 5%-5,4%. Sementara itu, pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

Mengutip CNBC Indonesia, Senin (8/7/2019), ada beberapa hambatan yang menyebabkan landainya proyeksi pertumbuhan ekonomi. Dari faktor eksternal ada ketidakpastian akibat ketegangan dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ini disebut menyebabkan modal asing tak mau masuk ke negara berkembang dan berbalik ke negara maju.

Pada Mei 2019, Presiden AS Donald Trump, telah meningkatkan bea impor produk China sebesar US$ 200 miliar menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Karena pemberlakuan tarif ini, China membalas dengan memberlakukan bea impor sekitar 5-25% untuk produk asal AS senilai US$ 60 miliar.

Karena itulah, modal asing mulai pergi dari negara berkembang hal ini karena risiko investasi di negara berkembang lebih tinggi dibanding negara maju.

Akibat perang dagang tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia semakin lambat hingga Bank Dunia menurunkan proyeksi menjadi 3,3% dari sebelumnya 3,5%.

Sedangkan dari dalam negeri, ada tantangan untuk menyelesaikan defisit transaksi berjalan yang belum bisa diselesaikan.

Defisit transaksi berjalan emang sudah dialami Indonesia sejak 2011 lalu. Transaksi berjalan merupakan komponen penting yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dalam negeri.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, defisit transaksi berjalan Indonesia paling besar.

Pada 2017 CAD Indonesia tercatat US$ 16,19 miliar atau sekitar 1,73% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu Thailand mencatatkan surplus 10,5%, Malaysia 3% dan Vietnam 2,74%.