Bambang hadir mewakili Indonesia memaparkan laporan Voluntary National Reviews (VNR) Indonesia pada pertemuan High-Level Political Forum (HLPF) Ini merupakan pemaparan VNR kedua Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hanya tujuh dari 193 negara anggota PBB yang telah menyampaikan VNR untuk kedua kalinya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang menjelaskan soal keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kesenjangan melalui pertumbuhan ekonomi. Bambang juga berbagi pengalaman soal kemajuan, tantangan dalam mencapai sustainable development goals (SDGs).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian perluasan lapangan pekerjaan dan akses terhadap pendidikan, dan penguatan langkah-langkah pencegahan, tanggap darurat dan ketahanan terhadap bencana," katanya seperti diterima dalam keterangannya, Kamis (18/7/2019).
Implementasi target SDGs juga akan tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang akan datang. Selain itu, saat ini juga terdapat 9 pusat kajian SDGs yang tersebar di berbagai universitas di Indonesia.
"Kesungguhan Pemri dalam mencapai target SDGs tidak hanya dikarenakan komitmen Indonesia kepada dunia internasional, namun paling utama karena nilai-nilai yang terkandung di dalam SDGs sejalan dengan fokus kebijakan Pemri dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani menambahkan.
Selain memaparkan VNR Indonesia, Bambang juga menjadi pembicara kunci pada berbagai pertemuan yang diadakan selama HLPF, termasuk pada acara yang diselenggarakan oleh Pemri bekerja sama dengan Pemerintah Vietnam dan Ghana dengan tema "Leave No Child Behind: Achieving the SDGs through investing in the Rights of the Child".
Menteri PPPA, Yohana Yembise, turut menjadi pembicara utama pada rangkaian kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk dalam mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak. Perwakilan dari DPR RI dan BPK juga turut aktif dalam berbagai pembahasan mengenai penguatan peran Parlemen dan Badan Audit Nasional dalam mendukung pencapaian SDGs.
Delegasi RI pada HLPF tahun ini dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, beranggotakan antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, anggota DPR, anggota II BPK, Utsus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Antar Peradaban, serta Kementerian/Instansi terkait.
HLPF merupakan pertemuan tahunan PBB di bawah Economic and Social Council (ECOSOC) yang bertujuan untuk mengulas perkembangan pencapaian SDGs. HLPF tahun 2019 mengusung tema "Empowering people and ensuring inclusiveness and equality", dan dihadiri oleh setidaknya 130 negara yang diwakilkan pada tingkat Kepala Pemerintahan/Negara atau Menteri, serta lebih dari 1,500 perwakilan dari Major Group and Other Stakeholders, seperti dari kalangan pemuda, LSM dan kalangan usaha.
(zlf/eds)