Kamis, 08 Agu 2019 14:36 WIB
Seberapa Besar Nyali Anies Batasi Sepeda Motor Penyebab Polusi?
Foto: Rifkianto Nugroho
FOKUS BERITA
#enakdisopirin
Jakarta - Pencemaran udara yang terjadi di Jakarta disebut disumbang oleh transportasi khususnya sepeda motor. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menjelaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut memang dibutuhkan kebijakan yang tidak populer.
Namun selain kebijakan untuk mengurangi pencemaran udara juga akan mampu menangani kemacetan, penghematan bahan bakar minyak (BBM) sampai angka kecelakaan.
Tak hanya di Jakarta, hal tersebut akan berdampak di wilayah penyangga Ibukota seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Menurut Djoko, pemerintah provinsi DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor. Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan angkutan umum 2%.
Menurut Djoko, selain kebijakan tersebut penggunaan kendaraan listrik juga akan pengaruh untuk mengatasi polusi di Jakarta.
"Sangat berpengaruh, cuma sejauh mana nyali Gubernur DKI mau melakukan langkah tersebut. Maka, harus jadi pembelajaran bagi calon kepala daerah kalau punya program jangan nanti membelenggu kebijakannya sendiri," ujar Djoko saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Kebijakan yang membelenggu contohnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengumpulkan suara dengan janji surat izin mengemudi (SIM) yang berlaku seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor.
Djoko menambahkan, memang tantangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menggunakan sepeda motor agar tak merasa didiskriminasi dengan data yang menyebut roda dua menjadi penyumbang polusi terbesar yakni 75%.
Dari hasil studi yang dilakukan Djoko, disebutkan berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek tahun 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3%), pergerakan penglajo atau komuter 4,06 juta orang/hari (8,6%) dan pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1%).
Dari pergerakan penglajo atau komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9%) dari arah timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3%) dari arah barat dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8%) dari arah selatan. Sementara jumlah kendaraan di Jabodetabek sebesar 24.897.391 unit yang terbagi 75% sepeda motor, 23% mobil pribadi dan hanya 2% angkutan umum.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyebutkan pencemaran udara yang terjadi di Jakarta ini salah satu penyebabnya adalah dari transportasi. Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan saat ini jika dilihat memang kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya sekali. Dia menyebutkan jika pencemaran udara tersebut disumbang 80% oleh transportasi.
"Sepeda motor kita menyumbang 75% polusi, itu dari hasil kajian yang saya dapatkan kemarin dari Pemda dan Dinas Perhubungan," kata Yani.
Simak Video "Musim Kemarau dan Udara Jakarta yang Tak Sehat"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
Namun selain kebijakan untuk mengurangi pencemaran udara juga akan mampu menangani kemacetan, penghematan bahan bakar minyak (BBM) sampai angka kecelakaan.
Tak hanya di Jakarta, hal tersebut akan berdampak di wilayah penyangga Ibukota seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Menurut Djoko, pemerintah provinsi DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor. Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75%, mobil 23% dan angkutan umum 2%.
"Sangat berpengaruh, cuma sejauh mana nyali Gubernur DKI mau melakukan langkah tersebut. Maka, harus jadi pembelajaran bagi calon kepala daerah kalau punya program jangan nanti membelenggu kebijakannya sendiri," ujar Djoko saat dihubungi detikFinance, Kamis (8/8/2019).
Kebijakan yang membelenggu contohnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengumpulkan suara dengan janji surat izin mengemudi (SIM) yang berlaku seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor.
Djoko menambahkan, memang tantangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menggunakan sepeda motor agar tak merasa didiskriminasi dengan data yang menyebut roda dua menjadi penyumbang polusi terbesar yakni 75%.
Dari hasil studi yang dilakukan Djoko, disebutkan berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek tahun 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3%), pergerakan penglajo atau komuter 4,06 juta orang/hari (8,6%) dan pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1%).
Dari pergerakan penglajo atau komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9%) dari arah timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3%) dari arah barat dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8%) dari arah selatan. Sementara jumlah kendaraan di Jabodetabek sebesar 24.897.391 unit yang terbagi 75% sepeda motor, 23% mobil pribadi dan hanya 2% angkutan umum.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyebutkan pencemaran udara yang terjadi di Jakarta ini salah satu penyebabnya adalah dari transportasi. Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani mengungkapkan saat ini jika dilihat memang kualitas udara di Jakarta sudah berbahaya sekali. Dia menyebutkan jika pencemaran udara tersebut disumbang 80% oleh transportasi.
"Sepeda motor kita menyumbang 75% polusi, itu dari hasil kajian yang saya dapatkan kemarin dari Pemda dan Dinas Perhubungan," kata Yani.
Simak Video "Musim Kemarau dan Udara Jakarta yang Tak Sehat"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)
FOKUS BERITA
#enakdisopirin
