Jumat, 09 Agu 2019 20:03 WIB
Soal Tiket Pesawat, YLKI Sebut Intervensi Pemerintah Terlalu Dalam
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menganggap pemerintah terlalu banyak mengintervensi maskapai dalam menetapkan harga tiket pesawat. Ia juga menuturkan, ketentuan Tarif Batas Bawah (TBB) sebaiknya dihapuskan untuk memberi kebebasan terhadap maskapai dalam menetapkan harga tiket pesawat.
"Jangan terlalu membawa dalam hal intervensi, intervensi pemerintah terlalu dalam, maskapai dipaksa ikut diskon 50%, sehingga Maritim ikut campur untuk apa? Itu sudah kelewatan," tutur Tulus dalam Seminar Nasional Polemik Harga Tiket Pesawat dalam Perspektif Hukum, Bisnis, dan Investasi, di hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Ia menambahkan dengan dihapuskannya TBB, maka maskapai bisa lebih fleksibel.
"Atau sebaiknya menghapus TBB, TBB kan tidak ada. TBB kan hanya dibuat ketika pemerintahan Menteri Perhubungan Jonan. Sebetulnya kalau TBB dihapus maskapai lebih fleksibel menentukan harga. Sebenarnya kan di negara lain pemerintah tak ikut menentukan harga. Nah pemerintah Indonesia sudah sangat berani mengatur dengan TBA (tarif batas atas)," lanjut Tulus.
Ia mengatakan, langkah yang dapat ditempuh pemerintah apabila ingin harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat yaitu dengan memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak.
"Saya kira yang paling fair pemerintah harus menghapus PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada pesawat atau avtur. Karena di seluruh dunia tidak dikenakan PPN, hanya di Indonesia. Jadi pemerintah tidak fair menekan harga tiket turun tapi maunya mendapatkan pendapatan yang signifikan dari PPN," jelas Tulus.
Kemudian, langkah yang dapat dilakukan saat ini, yakni pemerintah harus konsisten dalam penerapan TBA dan TBB. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun harus dinamis dengan adanya evaluasi bertahap 6-12 bulan dari penerapan TBA dan TBB.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, harga tiket pesawat di negara lain ditentukan oleh mekanisme pasar. Ia menilai, pemerintah sudah menetapkan TBA dan TBB adalah hal yang lebih maju dibandingkan negara lain.
"Kita (pemerintah) memiliki fungsi untuk regulasi, yang mengatur beberapa hal tapi bukan semuanya. Mekanisme soal tarif di negara lain itu berlaku hukum pasar, kita (pemerintah) sudah cukup maju untuk menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah," ujar Budi yang juga hadir dalam seminar tersebut.
Simak Video "Dampak Tiket Pesawat Mahal, Jasa Ekspedisi Ikut Naik"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
"Jangan terlalu membawa dalam hal intervensi, intervensi pemerintah terlalu dalam, maskapai dipaksa ikut diskon 50%, sehingga Maritim ikut campur untuk apa? Itu sudah kelewatan," tutur Tulus dalam Seminar Nasional Polemik Harga Tiket Pesawat dalam Perspektif Hukum, Bisnis, dan Investasi, di hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).
Ia menambahkan dengan dihapuskannya TBB, maka maskapai bisa lebih fleksibel.
Ia mengatakan, langkah yang dapat ditempuh pemerintah apabila ingin harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat yaitu dengan memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak.
"Saya kira yang paling fair pemerintah harus menghapus PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada pesawat atau avtur. Karena di seluruh dunia tidak dikenakan PPN, hanya di Indonesia. Jadi pemerintah tidak fair menekan harga tiket turun tapi maunya mendapatkan pendapatan yang signifikan dari PPN," jelas Tulus.
Kemudian, langkah yang dapat dilakukan saat ini, yakni pemerintah harus konsisten dalam penerapan TBA dan TBB. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun harus dinamis dengan adanya evaluasi bertahap 6-12 bulan dari penerapan TBA dan TBB.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, harga tiket pesawat di negara lain ditentukan oleh mekanisme pasar. Ia menilai, pemerintah sudah menetapkan TBA dan TBB adalah hal yang lebih maju dibandingkan negara lain.
"Kita (pemerintah) memiliki fungsi untuk regulasi, yang mengatur beberapa hal tapi bukan semuanya. Mekanisme soal tarif di negara lain itu berlaku hukum pasar, kita (pemerintah) sudah cukup maju untuk menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah," ujar Budi yang juga hadir dalam seminar tersebut.
Simak Video "Dampak Tiket Pesawat Mahal, Jasa Ekspedisi Ikut Naik"
[Gambas:Video 20detik]
(ara/ara)
