Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman untuk percepatan layanan dan efisiensi proses bisnis yang semakin meningkat di segala bidang. Nota kesepahaman ini dibuat untuk mengurangi segala langkah-langkah birokrasi yang masih menggunakan cara konvensional.
"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Pasalnya, dengan jumlah pegawai mencapai 80.072 orang, Kemenkeu setiap tahun memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun.
Selain itu juga dengan kerja sama ini dapat menghemat biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatanganinya secara basah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menuturkan, kebutuhan akan perangkat IT seperti komputer untuk kegiatan kepegawaian yang awalnya BKN perlu menyewa komputer, kini akan dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang dimiliki kantor Kemenkeu di berbagai daerah.
"Jadi sebetulnya komputer-komputer itu ada hanya saja koordinasinya sangat sulit karena itu dimiliki daerah. Jadi untuk tes kali ini kami mengupayakan penggunaan komputer-komputer di daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa komputer," jelas Bima.
Sehingga, kedua langkah tersebut dapat memberikan efisiensi baik dalam pelayanan maupun biaya.
"Banyak sekali anggaran yang harusnya bisa disimpan untuk digunakan sebagai pengembangan sistem informasi. Jadi saya sangat bahagi dengan nota kesepahaman kni. Karena dari sisi SDM kita sudah cukup berkembang, tapi dari sisi teknologinya belum," pungkas Bima.
Simak Video "Anggaran Kesehatan untuk Corona Baru Terserap 5,12% dari Rp 87,55 T"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
