Senin, 19 Agu 2019 12:11 WIB
Kurangi Penggunaan Kertas dan Sewa Komputer, BKN Hemat Rp 250 M
Foto: Vadhia Lidyana
Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Keuangan bekerja sama melakukan efisiensi dalam kegiatan kepegawaian. Terutama dalam penggunaan kertas untuk keperluan surat-surat keputusan dan sebagainya, juga dalam penyewaan komputer ketika ada pendaftaran CPNS dan kegiatan lainnya yang dibawahi BKN.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, efisiensi tersebut bisa menekan pengeluaran hingga Rp 250 miliar. Ia melihat pengalaman tahun lalu, yakni BKN harus mengeluarkan biaya hingga Rp 250 miliar untuk sewa komputer di daerah-daerah yang memfasilitasi pendaftaran CPNS.
"Tahun lalu kan kita sewa komputer untuk tes itu mahal, jadi kenapa kita tidak berkolaborasi misalnya dengan Kemendikbud untuk menggunakan fasilitas UNBK, dengan Kemenag untuk menggunakan fasilitas UNBK yang ada di madrasah-madrasah. Kan jadi tidak perlu menyewa dan itu akan jadi hemat biayanya. Tahun lalu saja hampir Rp 250 miliar kita menyewa perangkat itu. Rp 250 miliar kan bisa menjadi 0, itu akan sebesar itu," kata Bima di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Saat ini Bima mengatakan BKN sudah meminjam fasilitas komputer di sekolah-sekolah untuk pendaftaran CPNS. Dengan adanya kerja sama BKN dan Kemenkeu ini, maka fasilitas komputer untuk menunjang kegiatan BKN akan bertambah.
"Kemenkeu kan harus connect dengan kantor-kantornya di seluruh Indonesia kan. Nah pada saat misalnya pendaftaran CPNS boleh nggak itu kita pakai sebentar? Jadi kan nggak perlu menggunakan yang lain-lain lagi kan?" papar Bima.
Lalu, untuk pengurangab penggunaan kertas ketika mencetak surat keputusan (SK) CPNS, SK kenaikan pangkat, pensiun, dan lain-lain akan dialihkan ke dokumen digital dan juga menggunakan tanda tangan digital.
Pasalnya, dengan jumlah pegawai mencapai 80.072 orang, Kemenkeu setiap tahun memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun.
"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu juga dengan kerja sama ini dapat menghemat biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatanganinya secara basah.
Bima mengatakan, rencananya langkah-langkah efisiensi yang bekerja sama dengan Kemenkeu ini akan mulai diimplementasikan dalam penerimaan CPNS 2019.
"Iya, kita berharap begitu (bisa dilakukan di penerimaan CPNS 2019)," sebut Bima.
Simak Video "261 Peserta SKD CPNS Gugat MenPAN-RB di PN Jaksel"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, efisiensi tersebut bisa menekan pengeluaran hingga Rp 250 miliar. Ia melihat pengalaman tahun lalu, yakni BKN harus mengeluarkan biaya hingga Rp 250 miliar untuk sewa komputer di daerah-daerah yang memfasilitasi pendaftaran CPNS.
"Tahun lalu kan kita sewa komputer untuk tes itu mahal, jadi kenapa kita tidak berkolaborasi misalnya dengan Kemendikbud untuk menggunakan fasilitas UNBK, dengan Kemenag untuk menggunakan fasilitas UNBK yang ada di madrasah-madrasah. Kan jadi tidak perlu menyewa dan itu akan jadi hemat biayanya. Tahun lalu saja hampir Rp 250 miliar kita menyewa perangkat itu. Rp 250 miliar kan bisa menjadi 0, itu akan sebesar itu," kata Bima di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
"Kemenkeu kan harus connect dengan kantor-kantornya di seluruh Indonesia kan. Nah pada saat misalnya pendaftaran CPNS boleh nggak itu kita pakai sebentar? Jadi kan nggak perlu menggunakan yang lain-lain lagi kan?" papar Bima.
Lalu, untuk pengurangab penggunaan kertas ketika mencetak surat keputusan (SK) CPNS, SK kenaikan pangkat, pensiun, dan lain-lain akan dialihkan ke dokumen digital dan juga menggunakan tanda tangan digital.
Pasalnya, dengan jumlah pegawai mencapai 80.072 orang, Kemenkeu setiap tahun memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun.
"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu juga dengan kerja sama ini dapat menghemat biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatanganinya secara basah.
Bima mengatakan, rencananya langkah-langkah efisiensi yang bekerja sama dengan Kemenkeu ini akan mulai diimplementasikan dalam penerimaan CPNS 2019.
"Iya, kita berharap begitu (bisa dilakukan di penerimaan CPNS 2019)," sebut Bima.
Simak Video "261 Peserta SKD CPNS Gugat MenPAN-RB di PN Jaksel"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
