Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 21 Agu 2019 13:00 WIB

Siap-siap! Pemerintah Bakal Kirim PNS Sekolah Lagi ke Luar Negeri

Trio Hamdani - detikFinance
Foto: Rifkianto Nugroho Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta - Pemerintah bakal mengirim aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) untuk kuliah di luar negeri. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Namun setahun pertama, ASN ini akan dikuliahkan di perguruan tinggi dalam negeri yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Setahun berikutnya mereka akan dikirim ke Victoria University of Wellington di Selandia Baru dan The University of Melbourne di Australia.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyepakati kerja sama dengan empat perguruan tinggi tersebut, dilakukan langsung oleh Menteri PAN-RB Syafruddin.

"Ini baru permulaan. Tidak menutup kemungkinan kita lanjutkan ke universitas lain, baik di Indonesia barat maupun timur. Kalau luar negeri juga dilanjutkan ke tempat lain bisa saja ke Jepang, Korea," kata dia di Hotel Westin Jakarta, Rabu (21/8/2019).


PNS yang dikuliahkan ke luar negeri, nantinya akan mempelajari reformasi birokrasi dan sistem administrasi negara yang ada di dunia. Disamping itu mereka juga akan mempelajari perekonomian yang berkembang di dunia.

"Di samping harus memahami masalah reformasi birokrasi, juga masalah ekonomi global," sebutnya.

Di tahap awal ini akan ada 60 ASN yang dikuliahkan oleh pemerintah. Mereka akan dipilih dengan persyaratan tertentu. Namun Syafruddin belum bisa menjelaskan lebih jauh mengenai persyaratan ini.

Untuk biayanya, akan ditanggung oleh negara melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Nantinya untuk PNS yang sudah memiliki gelar S1 akan kuliah lagi untuk mendapat gelar S2. Sementara yang masih begelar SLTA sederajat akan mendapat gelar S1.

"(Kuota PNS yang akan dikuliahkan) sebanyak-banyakan. Uangnya ada kok. (Jumlah ASN di tahap awal) 60 dulu lah," tambahnya.



Simak Video "Mendagri Pusing, Kepala Daerah Masih Saja Terkena OTT"
[Gambas:Video 20detik]
(toy/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com