Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Satuan Pengawas Internal BUMN Se-Indonesia digelar di PO Hotel Semarang untuk membahas peningkatan pola pengawasan BUMN mengikuti perkembangan zaman.
Ketua Umum FKSPI, Saiful Huda mengatakan era digitalisasi menuntut perubahan pada pola pengawasan. Hal itu karena munculnya resiko-resiko baru dalam perubahan pola bisnis masa kini.
Perubahan pengawasan termasuk dalam upaya pencegahan korupsi di BUMN. Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan meningkat kemampuan analisis data dan menerapkan sistem whistle blower.
"Biasanya kita kerja, dengan sistem whistle blower, kembangkan bagaimana setiap orang bisa lakukan pengaduan. FKSPI akan jadi tumpuan ketika ada aduan FKSPI yang harus siap periksa aduan. Kita juga tingkatkan kemampuan analisa data," jelas Saiful.
"Korupsi tidak sendiri, akan ada data seperti aliran dana. Kita analisa indikasi ada tidak ke arah sana," imbuhnya.
Menurutnya bukan berarti jika ada korupsi di BUMN, FKSPI menjadi pelapor ke pihak berwajib. Namun hal itu bisa dilakukan perorangan dan FKSPI siap menjadi saksi.
"Itu Krakatau Steel OTT, saya rasa ada orang dalam melakukan analisa, jadi tidak secara institusin FKSPI lapor. Akan jadi satu saksi keterangan bagaimana prosedur dan program," jelasnya.
FKSPI melakukan program pencegahan korupsi, dan ketika masih ada tindakan korupsi, maka bisa dipanggil sebagai saksi terkait pengawasan.
"Tidak secara institusi FKSPI lapor (jika ada korupsi). Tapi akan jadi satu saksi soal keterangan bagaimana prosedur dan program (pencegahan). Kalau di dalam tidak dilakukan program pencegahan dianggap kita pembiaran," pungkasnya.
Korupsi menurut Saiful selalu menjadi trending topic untuk dibahas. Maka dalam pertemuan di Semarang pada hari kedua besok akan diundang Pimpinan KPK, Alexander Marwata.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang ikut membuka acara Munas mengatakan revolusi untuk pengawasan diperlukan. Ia pun berharap ke depan akan ada e-Audit sehingga lebih transparan.
"Di tengah teknologi yang berubah diharapkan bisa membuat inovasi sehingga pelaku gampang. Bisa dengan e-Audit," kata Ganjar.
Tidak hanya ke BUMN, Ganjar juga berharap BUMD bisa menerapkan itu. Sehingga ada transparansi sejak awal untuk mencegah penyelewengan karena bisa dipantau kapanpun.
"Kalau bisa transparan dari awal enak. kalau mau susun perencanaan, posting. Misal katakan dengan e-Planing, e-Budgeting, sampai e-Delivery berjalan, atau e-Tata Usaha. Endingnya otomatis teraudit. Ini revolusi pengawasan," katanya.
Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)
