Jakarta -
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong membeberkan lima penyakit Indonesia yang bikin investor ogah datang. Itu mulai dari regulasi hingga dominasi BUMN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mewacanakan akan membentuk kementerian baru untuk mengurusi investasi untuk mengatasi masalah investasi. Berdasarkan bocoran yang diterima DPR, BKPM lah yang akan naik kelas menjadi Kementerian Investasi.
DPR mendorong agar BKPM naik kelas menjadi kementerian di bidang investasi. Kepala BKPM Thomas Lembong pun berharap itu benar-benar terlaksana. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja (raker), Rabu (11/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini fakta-fakta selengkapnya.
Pertama adalah masalah regulasi. Dia menjelaskan bahwa adanya peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, serta rumitnya perizinan.
Kedua mengenai perpajakan yang menurutnya pendekatan institusi perpajakan di Indonesia dalam mencapai target perlu diperhatikan.
"Perpajakan pertama perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami tekanan mengejar target dengan cara apa saja. Sementara terus terang pengusaha itu bisa dibujuk bayar lebih, terlebih sekarang ada infrastruktur, tapi justru caranya jadi penting," kata Lembong.
Ketiga terkait lahan dan bangunan. Dia menjelaskan lambatnya pengurusan perizinan, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bahkan berbulan-bulan belum tentu selesai.
"Keempat ketenagakerjaan juga mengapa investasi larinya ke Vietnam, BKPM melakukan kajian, membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah, sampai jasa, infrastruktur, transportasi dan sebagainya kita memang di atas negara tetangga, lebih mahal," jelasnya.
Terakhir, lanjut dia bahwa banyak keluhan mengenai over dominasi BUMN. Soal ini Lembong tak mau berbicara terlalu banyak.
Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan, berdasarkan bocoran yang diterima, BKPM akan naik kelas menjadi Kementerian Investasi.
"Secara prinsip kami memang memberikan semacam, secara politik agar BKPM dalam beberapa kesempatan kita harapkan BKPM naik kelas menjadi kementerian," kata dia di ruang rapat Komisi VI, DPR RI.
Dia melanjutkan bahwa bocoran yang diterima memang demikian, yaitu BKPM akan jadi kementerian di bidang investasi.
"Dan bocoran yang kita dengar demikian (BKPM) akan naik kelas jadi kementerian," tambahnya.
Lembong berharap ada perubahan nomenklatur di kabinet, yaitu BKPM berubah menjadi Kementerian Investasi. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR.
"Memang harapan saat ini kita berharap ada pada perubahan nomenklatur dari sisi kabinet sehingga memang BKPM ini akan jadi Kementerian Investasi," kata dia di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (11/9/2019).
Menurutnya, jika BKPM naik kelas jadi Kementerian Investasi bakal memberikan dampak positif. Salah satunya adalah mampu membuat kebijakan yang status hukumnya lebih kuat.
"Kalau umpamanya kemudian Menteri Investasinya membolehkan (menerbitkan) permen (peraturan menteri), itu jauh lebih kuat status hukumnya daripada peraturan badan," jelasnya.
Namun dengan menjadi Kementerian Investasi, dia mengatakan perjuangan BKPM selama ini tetap akan berlanjut.
"Yang bisa saya share bahwa saya kira saya kalau BKPM ditingkatkan jadi Kementerian Investasi tapi perjuangan belum selesai," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
