Senin, 16 Sep 2019 13:05 WIB
Janji Babat 74 Aturan Pengganjal Investasi, Jokowi: Agar Bersaing
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dalam waktu dekat Pemerintah akan memangkas 74 aturan yang selama ini dianggap menghambat laju investasi masuk ke Indonesia.
Jokowi mengatakan, pemangkasan 74 aturan ini akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode yang baru.
"Setelah pelantikan DPR baru kita akan mengajukan banyak revisi-revisi UU, kemarin kita hitung ada 74 RUU," kata Jokowi saat membuka dan meresmikan Munas Hipmi XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Jokowi mengungkapkan, pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral. Tujuannya untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.
"Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law," ungkap Jokowi.
Menurut Jokowi, perombakan 74 aturan setingkat UU ini agar Indonesia memiliki kecepatan dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.
"Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," jelasnya.
Simak Video "Jokowi Ajak Jepang Investasi di Natuna"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Jokowi mengatakan, pemangkasan 74 aturan ini akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode yang baru.
"Setelah pelantikan DPR baru kita akan mengajukan banyak revisi-revisi UU, kemarin kita hitung ada 74 RUU," kata Jokowi saat membuka dan meresmikan Munas Hipmi XVI di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Jokowi mengungkapkan, pemangkasan 74 UU ini nantinya akan berada di bawah payung hukum bernama omnibus law, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral. Tujuannya untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut.
"Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law," ungkap Jokowi.
Menurut Jokowi, perombakan 74 aturan setingkat UU ini agar Indonesia memiliki kecepatan dan mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.
"Agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain bisa kita miliki," jelasnya.
Baca juga: RI Cari Cara Genjot Ekspor ke AS |
 |
Simak Video "Jokowi Ajak Jepang Investasi di Natuna"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
