Ibu Kota Pindah, Sri Mulyani Ingin Ekonomi RI Makin Kencang

Jakarta - Bank Dunia menyebut urbanisasi memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama kesejahteraan dan inklusivitas di Indonesia. Butuh reformasi kelembagaan yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat, urbanisasi di Asia Tenggara dan Indonesia sendiri kurang teratur jika dibandingkan dengan Urbanisasi di China. Menurut dia, urbanisasi di China lebih terintegrasi dan terpusat sehingga prosesnya bisa lebih terstruktur.

Dia menyampaikan orang-orang yang pindah ke perkotaan memang menciptakan mobilitas dan meningkatkan pertumbuhan serta nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi.

"Untuk Indonesia 1% penduduk yang tinggal di urban hanya meningkatkan 1,4% produk domestik bruto (PDB), lebih kecil dibandingkan negara berkembang di Asia Tenggara lainnya di mana 1% populasi yang tinggal di perkotaan meningkatkan 2,7% peningkatan PDB," kata Sri Mulyani dalam acara seminar Bank Dunia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Banyak Warga Pindah ke Kota, Ketimpangan di RI Masih Merajalela

Untuk itu, dia berharap dengan adanya ibu kota baru di Kalimantan akan menambah kontribusi ke PDB lebih dari 1,4%.

"Seperti ada ibu kota baru di Kalimantan, mudah-mudahan dengan perencanaannya manfaat peningkatan PDB-nya bisa lebih baik dari 1,4% dari PDB ini," katanya.

Dalam pembangunan ibu kota baru ini, peran ekonomi digital juga akan membantu membuat aktifitas lebih efisien. Karena desain yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih tertata.

"Kemenkeu akan mencari kebijakan fiskal agar urbanisasi memberi dampak yang baik untuk negara. Misalnya menghubungkan ekonomi digital untuk pelayanan masyarakat agar bisa dengan mudah mendapatkan akses ke layanan dasar yang berkualitas," jelas dia.

Baca juga: Bank Dunia: Urbanisasi Bisa Entaskan Kemiskinan

(kil/eds)