Menhub Blak-blakan soal Ibu Kota Baru, Sri Mulyani Bicara Korupsi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan 70% moda transportasi di ibu kota negara yang baru bersifat massal. Selain yang saat ini sudah dikenal seperti Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), juga akan disiapkan autonomous rail transit (ART).

"Autonomous ini kombinasi antara kereta dan bus yang semuanya digerakkan oleh listrik. Australia, China dan Jerman antara lain yang sudah menggunakannya. Saya akan menugaskan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan survei sana," kata Budi kepada Tim Blak-blakan.

Untuk diketahui, China telah menggunakan ART yang tanpa kabel listrik dan rel. sejak Juni 2017. Sistem transportasi futuristik ini menggunakan jalur rel virtual dan sudah diujicobakan di jalan raya daerah Zhuzhou di Provinsi Hunan. Alat transportasi massal ini disebut-sebut sangat fleksibel, murah, lebih baik dari tram maupun kereta biasa, ramah lingkungan, tak membutuhkan rel baja, serta kapasitas angkut lebih besar dari bus.

Baca selengkapnya di sini: Tonton Blak-blakan Menhub: Transportasi Pintar di Ibu Kota Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut buka suara terkait banyaknya bos-bos badan usaha milik negara (BUMN) yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sri Mulyani menyebut mereka sebagai pengkhianat. Pasalnya mereka yang sudah bekerja dengan baik akan dipandang negatif juga.

"Ini kan merupakan suatu reputasi yang berat. Buat mereka yang jujur, mereka yang komit, itu merupakan sesuatu pengkhianatan," kata dia di Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Menurutnya, bukan tidak mungkin reputasi mereka yang sudah bekerja secara jujur akan ikut hancur terseret bos-bos BUMN yang terjerat korupsi.

"Jadi mereka merasa bahwa apa yang telah mereka lakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya hanya karena adanya kejadian di antara BUMN, sehingga semua orang menganggap semuanya buruk," jelas dia.

Baca selengkapnya di sini: Bos-bos BUMN Terciduk KPK, Sri Mulyani: Mereka Pengkhianat!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya bersama Wapres Jusuf Kalla belum pernah sekalipun berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, sejak 2014 ekonomi nasional hanya mampu tumbuh di level 5,02%. Angka tersebut jauh berbeda dari asumsi dasar yang dipasang pemerintah dalam APBN, yakni sebesar 5,5%.

Alih-alih semakin naik, angka ekonomi nasional pada 2015 yakni 4,88%. Angka tersebut turun drastis dan menjadi yang paling rendah sejak enam tahun sebelumnya.

Baca selengkapnya di sini: Jokowi Tak Pernah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi, Begini Datanya

Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Bamsoet terpilih secara aklamasi.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bamsoet terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 sebagai ketua DPR periode 2018-2019.

Dalam laporannya, total harta kekayaan yang dimiliki Bamsoet sebesar Rp 98.019.420.429. Rinciannya, Bamsoet memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 71.217.095.000 yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Banjarnegara.

Baca selengkapnya di sini: Terpilih Jadi Ketua MPR, Bamsoet Punya Harta Rp 98 M

Sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersangkut kasus korupsi. Beberapa direksi BUMN itu di antaranya mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, hingga Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Sata.

Sebagai bos BUMN, tentu mereka memiliki banyak harta. Lalu berapa harta mereka?

Harta bos BUMN sendiri tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berikut daftar hartanya:

Baca selengkapnya di sini: Daftar Harta Bos BUMN yang Tersangkut Kasus Korupsi