Ada Bahaya Mengintai di Balik Menjamurnya Driver Ojol

Jakarta - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama akan segera berakhir. Di sisi lain, periode dua dari pemerintahan mantan Walikota Solo tersebut juga akan segera dimulai.

Salah satu target Jokowi yang sukses tercapai adalah terkait dengan turunnya tingkat pengangguran. Hingga akhir 2019, Jokowi menargetkan tingkat pengangguran turun ke level 4-5%. Faktanya, target itu memang tercapai.

Dikutip dari CNBC Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran per Februari 2019 tercatat di level 5,01% atau jika dibulatkan menjadi 5%. Turunnya tingkat pengangguran ini tidak jarang dibanggakan, baik oleh Jokowi maupun para pembantunya di Kabinet Kerja.

Namun begitu, turunnya tingkat pengangguran di era Jokowi mesti dikritisi. Pasalnya, walaupun tingkat pengangguran turun, nyatanya sektor informal masih menguasai pasar tenaga kerja Indonesia.

Contohnya saja, maraknya masyarakat yang memilih menjadi driver ojek online (ojol). Berdasarkan materi presentasi Gojek yang diperoleh oleh CNBC Indonesia, disebutkan bahwa saat ini perusahaan memiliki lebih dari dua juta mitra driver yang tersebar di empat negara, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura.

Namun, mengingat Indonesia memang merupakan pasar terbesar bagi Gojek, bisa dikatakan bahwa mayoritas dari dua juta mitra driver tersebut berada di Indonesia.

Sekilas, memang tak ada yang salah dengan menjadi driver Ojol. Toh, driver Ojol merupakan sebuah profesi yang halal.

Namun, pemerintah harus betul-betul mewaspadai fenomena ini. Pasalnya, alih-alih masuk ke lapangan kerja yang formal, masyarakat Indonesia malah mengandalkan lapangan kerja informal guna menghidupi dirinya dan keluarganya.

Secara lebih umum, dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor informal terhadap total pasar tenaga kerja Indonesia terus mendekati level 60%.

Struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja informal tentu berbahaya. Pasalnya, penerimaan negara akan menjadi seret lantaran kebanyakan tenaga kerja tidak membayar PPh. Padahal, PPh merupakan tulang punggung pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Artikel asli ini dapat dilihat di laman CNBC Indonesia dengan judul Ini Lho Bahayanya, Pengangguran Turun Tapi Driver Ojol Ramai.