Pasalnya, kala itu RI telah fokus menggarap persoalan negara lainnya, sehingga kata JK saat itu pilihan memangkas Rp 1.000 jadi Rp 1 tidak memiliki urgensi tinggi.
"Memang rencananya dulu merubah rupiah pada zaman Pak Darmin masih Gubernur BI. Tapi dianggap karena itu tidak urgent dibanding masalah waktu itu. Jadi direm dulu," ungkap JK dalam Dialog Ekonom Indef dan Paramadia Public Policy Industry (PPPI) di Hotel The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Wacana tersebut dianggap ekonom sebagai cara efektif untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Namun, JK mengatakan bahwa nilai rupiah terhadap dolar masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Venezuela, Brasil, Turki dan lain-lain.
"Rupiah kita bukan yang terburuk di dunia. Itu ada Venezuela, Brasil, Turki, kemudian Afrika Selatan. Jadi tidak benar kalau rupiah kita buruk," tegas JK.
Mengutip pemberitaan detikcom 4 April 2018, redenominasi ini direncanakan sejak Deputi Gubernur Senior masih dijabat oleh Darmin Nasution yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian.
Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur BI, Agus Martowardojo yang menduduki kursi tersebut selanjutnya makin menguatkan rencana redenominasi. Namun hingga akhir jabatan Agus Marto, redenominasi itu belum juga terealisasi, RUU belum jadi dan tak masuk prolegnas.
BI kini dipimpin oleh Perry Warjiyo, yang dalam paparan visi misinya akan melanjutkan rencana redenominasi rupiah.