Senin, 21 Okt 2019 19:00 WIB
Pengusaha: Nadiem Jangan Jadi Menteri Mainstream
Foto: Trio Hamdani
Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap agar menteri di sektor ekonomi diisi oleh orang-orang yang bisa langsung bekerja. Hal ini mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan kabinet barunya.
"Khusus untuk bidang ekonomi sebaiknya menteri-menteri ini harus yang sudah siap untuk bekerja, bukan yang masih belajar, bukan yang masih perlu adaptasi," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Menurut Iwan, demikian ia disapa, dalam enam bulan sampai satu tahun ke depan akan terjadi turbulensi ekonomi yang cukup berat. Jika pemerintah tak mampu mengatasi, maka krisis ekonomi bisa terjadi.
"Krisis ekonomi di ambang pintu. Amerika sudah, Eropa sudah, sehingga kalau tidak bisa mengantisipasi ini pengaruhnya buruk bagi kita lima tahun ke depan. Sehingga menteri bidang ekonomi tidak boleh mencoba-coba menteri yang masih belajar janganlah ditempatkan di situ," katanya.
"Harus dicari menteri yang begitu di angkat besok sudah tahu masalahnya dan tahu jalan keluarnya dan tentu saja harus tahu mengelola birokrasi," imbuhnya.
Ia mencontohkan untuk salah satu calon menteri yang sudah dipanggil Jokowi hari ini yakni Nadiem Makarim. Menurut Iwan, Nadiem bisa ditempatkan di sektor ekonomi kreatif.
"Misalnya Nadiem Makarim, jangan dikasih portofolio menteri yang langsung mainstream digital ekonomi kalau dia pegang sektor perdagangan, ekonomi, itu berat. Kalau berkaitan dengan kreatif masih oke. Nah yang mainstream ini tidak boleh, kalau tidak resiko bagi ekonomi kita jadi berat," ujar Iwan memberi saran.
Namun bukan berarti Iwan mendukung agar Jokowi memilih menteri lama. Menurutnya sejumlah kementerian memang perlu dievaluasi.
"Ini bukan berarti menteri lama seperti perdagangan, pertanian, itu memang sudah seharusnya diganti yang baru. Tapi ganti orang yang sudah tahu betul di bidang itu," katanya.
Selain itu Iwan juga menyoroti kinerja Menteri Koordinator. Menurutnya Menko harusnya bisa mengendalikan menteri di bawahnya.
"Menteri teknis itu jangan jalan sendiri, Menko harus lebih pandai memimpin menteri yang ada di bawahnya. Menko itu seharusnya diberi kewenangan juga mengevaluasi menteri di bawahnya. Kalau tidak, menteri di bawahnya maunya sendiri saja, ini satu kelemahan yang lalu begitu," pungkasnya.
Simak Video "Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Nadiem: Jangan Tuduh Konflik Kepentingan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
"Khusus untuk bidang ekonomi sebaiknya menteri-menteri ini harus yang sudah siap untuk bekerja, bukan yang masih belajar, bukan yang masih perlu adaptasi," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soetrisno Iwantono kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Menurut Iwan, demikian ia disapa, dalam enam bulan sampai satu tahun ke depan akan terjadi turbulensi ekonomi yang cukup berat. Jika pemerintah tak mampu mengatasi, maka krisis ekonomi bisa terjadi.
"Harus dicari menteri yang begitu di angkat besok sudah tahu masalahnya dan tahu jalan keluarnya dan tentu saja harus tahu mengelola birokrasi," imbuhnya.
Ia mencontohkan untuk salah satu calon menteri yang sudah dipanggil Jokowi hari ini yakni Nadiem Makarim. Menurut Iwan, Nadiem bisa ditempatkan di sektor ekonomi kreatif.
"Misalnya Nadiem Makarim, jangan dikasih portofolio menteri yang langsung mainstream digital ekonomi kalau dia pegang sektor perdagangan, ekonomi, itu berat. Kalau berkaitan dengan kreatif masih oke. Nah yang mainstream ini tidak boleh, kalau tidak resiko bagi ekonomi kita jadi berat," ujar Iwan memberi saran.
Namun bukan berarti Iwan mendukung agar Jokowi memilih menteri lama. Menurutnya sejumlah kementerian memang perlu dievaluasi.
"Ini bukan berarti menteri lama seperti perdagangan, pertanian, itu memang sudah seharusnya diganti yang baru. Tapi ganti orang yang sudah tahu betul di bidang itu," katanya.
Selain itu Iwan juga menyoroti kinerja Menteri Koordinator. Menurutnya Menko harusnya bisa mengendalikan menteri di bawahnya.
"Menteri teknis itu jangan jalan sendiri, Menko harus lebih pandai memimpin menteri yang ada di bawahnya. Menko itu seharusnya diberi kewenangan juga mengevaluasi menteri di bawahnya. Kalau tidak, menteri di bawahnya maunya sendiri saja, ini satu kelemahan yang lalu begitu," pungkasnya.
Simak Video "Bayar SPP Bisa Pakai GoPay, Nadiem: Jangan Tuduh Konflik Kepentingan"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
