Jakarta -
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara terkait dengan calon Dirjen Pajak yang baru. Instansi yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu sudah mengajukan beberapa nama calon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya calon Dirjen Pajak akan dipilih satu orang dan akan dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhir Oktober 2019. Ada beberapa nama yang berpotensi meneruskan tongkat Robert Pakpahan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Seluruh nama tersebut berasal dari pejabat eselon Kementerian Keuangan maupun pejabat karir di Ditjen Pajak. Berikut ulasan lengkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilantik Akhir OktoberMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan calon Dirjen Pajak pengganti Robert Pakpahan yang sudah masuk usia pensiun. Tercatat, Robert Pakpahan akan purna tugas pada akhir Oktober 2019.
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (28/10/2019).
"Sudah diajukan (ke Presiden Jokowi), Pejabat baru Dirjen Pajak akan dilantik segera setelah Pak Robert Pakpahan memasuki masa purna tugas" kata Nufransa.
Dia bilang, sosok calon Dirjen Pajak Kementerian Keuangan akan diumumkan serta dilantik pada akhir bulan Oktober ini.
"Iya (akhir Oktober)," ujar dia.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>
Ada beberapa tugas besar yang harus diselesaikan oleh Dirjen Pajak baru usai dilantik nantinya. Managing Partner DDTC Darussalam menyebutkan tugas besar yang pertama harus dilakukan adalah mampu menterjemahkan visi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Tantangan yang paling utama adalah bagaimana bisa menerjemahkan agenda visi presiden Jokowi dalam periode kedua pemerintahan beliau," kata Darussalam saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Darussalam juga bilang bahwa Dirjen Pajak yang baru juga harus melanjutkan beberapa program seperti pembangunan infrastruktur pajak, meningkatkan kualitas SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, serta APBN yang lebih tepat guna.
Dari poin investasi dan reformasi birokrasi, Darussalam menyebut bahwa tujuannya meningkatkan daya saing Indonesia.
"Daya saing ini tentunya membutuhkan kebijakan pajak yang sifatnya relaksasi melalui berbagai insentif dan penurunan tarif yang dalam jangka pendek tentu akan berdampak pada potensi pajak yang hilang," jelas dia.
"Di sisi lain, dalam gagasan melanjutkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas SDM dan APBN tentu membutuhkan mobilisasi penerimaan pajak," tambahnya.
Tidak hanya itu, Dia juga mengungkapkan bahwa program reformasi perpajakan harus tetap dilakukan demi menampung seluruh kepentingan stakeholder.
Lanjut ke halaman berikutnya >>>Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan ada beberapa calon yang siap berpeluang menggantikan Robert Pakpahan di Direktotat Jenderal Pajak (DJP).
"Minggu lalu sudah kita diskusikan, dan menurut info sudah ditunjuk oleh Presiden," kata Prastowo saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Berdasarkan catatannya, Prastowo mengungkapkan bahwa ada calon berasal dari pejabat eselon I Kementerian Keuangan maupun dari internal DJP.
Berikut sosok pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang berpotensi menjadi Dirjen Pajak?
- Awan Nurmawan Nuh
Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Awan juga berkecimpung di dunia pajak dengan jabatan yang cukup strategis, seperti Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Direktur Perpajakan I DJP periode 2011-2013, Sekertaris DJP periode 2013-2015, Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian periode 2015-2016, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 2016.
- Astera Primanti Bhakti
Saat ini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, pria ini juga berasal dari lingkungan pajak terlihat dari tahun 2004-2006 sebagai Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan DJP, tahun 2006-2007 sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan DJP. Dia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
- Luky Alfirman
Saat ini menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Pria ini juga berasal dari lingkungan pajak. Di mana, tahun pada tahun 1995 sampai 2004 sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah itu dirinya menjabat beberapa posisi penting seperti Plt Kepala Pusat Kebijakan Fiskal pada 2011. Staf Ahli Kebijakan Penerimaan Negara.
- Suryo Utomo
Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Budang Kepatuhan Pajak. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi PPN Industri, Kepala KPP Penanaman Modal Asing 3, Kepala KPP Wajib Besar I, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah, Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktur Eksentifikasi dan Penilaian.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
