Amran Sebut Ada Mafia Data, Mentan Syahrul: Selesaikan di Lapangan

Jakarta - Hari ini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyambangi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas data lahan baku sawah. Ke depannya, Syahrul menyatakan bahwa data pangan Indonesia hanya berdasarkan satu sumber, yakni BPS.

Lantas, bagaimana dengan data lahan baku sawah yang disahkan BPS beserta lima kementerian/lembaga sebelumnya disebut Mantan Menteri Pertanian (Mentan) periode 2014-2019, Andi Amran Sulaiman sebagai data mafia?

Menjawab hal itu, Syahrul menyatakan pihaknya dengan BPS tak lagi membahas hal tersebut.

"Kita sudah nggak bahas yang seperti itu. Yang kita bahas akurasinya seperti apa. Sehingga perencanaan ke depan bisa tepat," tegas Syahrul usai menemui Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Cek Fakta Data Sawah, Mentan Syahrul Bakal Sambangi Menteri ATR

Menurut Syahrul, dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan teknologi citra satelit, kemungkinan besar ada kekeliruan. Untuk itu, kini pihaknya akan menyelesaikan perbedaan-perbedaan data dengan BPS dan juga empat K/L lain, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Pasti ada bias, oleh karena itu kalau ada margin errornya 1-2% kita selesaikan di lapangan. Sekarang dengan teknologi pencitraan satelit juga memberikan gambaran. Sehingga daerah-daerah merah itu saja yang kita lihat. Dan dengan teknologi kan bisa kebaca," papar Syahrul.

Ia menegaskan, mulai saat ini pihaknya akan mengambil sumber data pangan dari satu sumber, yakni BPS.

"Yang jelas mulai hari ini saya tidak bisa jalan tanpa BPS. Intinya pertanian akan ikut BPS. Karena memang begitulah seharusnya BPS itu harus menjadi pusat data nasional kita," ujar Syahrul.

Baca juga: BPS Bakal Perluas Data Pangan ke 34 Provinsi

Sebagai informasi, pada tahun 2018 BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektare (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah sebelumnya di 2013 seluas 7.750.999 Ha. Menurut Amran, data lahan baku sawah yang disahkan pada tahun 2018 itu 92% salah. Bahkan, ia mengatakan angka tersebut merupakan data mafia.

"Kemarin data yang diambil BPS, BIG, dan BPN, yang disahkan empat lembaga itu, dan setelah di-crosscheck tim lembaga ternyata 92% sampel yang diambil salah. Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian, satu data mafia. Aku katakan apa adanya, ungkap Amran dalam upacara serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2024, di kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (25/10/2019).


(dna/dna)