Jakarta -
Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menyebut ada pihak swasta yang menguasai barang yang dikirim menggunakan Tol Laut di Indonesia. Hal ini disebut akan mempengaruhi program tol laut dan mengganggu harga di wilayah terluar.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengungkapkan monopoli terjadi di trayek tol laut pada daerah Timur, seperti Maluku dan Papua.
"Rata-rata terjadi di Maluku, Papua, daerah Timur. Paling banyak di situ," kata Wisnu di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Di mana saja lokasinya? Baca informasi selengkapnya di sini:
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan ada empat daerah yang barang-barangnya dimonopoli lewat program Tol Laut, yaitu Namlea, Saumlaki, Dobo, hingga Wasior. Hal itu terjadi lantaran pengiriman barang paling besar terjadi di sana.
"Di sana pengirimannya memang paling besar. Kan trayek paling banyak kesana dibandingkan dengan yang ke Sulawesi, Natuna, ya kan," imbuhnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).
Lebih lanjut, Wisnu menyebut pihaknya sudah mengetahui perusahaan yang melakukan monopoli. Namun, ia belum mau menyebutkan perusahaan yang dimaksud.
"Perusahaan yang monopoli sudah diketahui. Nanti akan kita sampaikan," imbuhnya.
Kementerian Perhubungan mengungkap modus yang digunakan pihak-pihak yang memonopoli tol laut. Monopoli ini sendiri terjadi karena ada permasalahan pada ekosistem logistik.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Wisnu Handoko mengatakan bahwa monopoli terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian antara perusahaan pelayaran, pengirim barang dan penerima barang.
"Permasalahannya adalah pada ekosistem logistik. Perusahaan pelayaran, pengirim, penerima," ucap Wisnu di kantornya, Jumat (1/11/2019).
Pertama, menurut Wisnu terjadi perjanjian antara pengirim barang dengan kapal pelayaran. Bahkan, modusnya hingga menggunakan nama perusahaan lain tapi sebetulnya perusahaannya sama.
"Shipper (pengirim) atau forwarder (perusahaan pelayaran) kuasai booking order container buat forwardernya. Bisa pakai nama berbeda tapi sama saja," papar Wisnu.
Selanjutnya, ada beberapa yang merangkap menjadi penerima barang, meskipun beda perusahaan namun penerima barang di lokasi tujuan sudah bekerja sama dengan pengirim. Sehingga aliran barang hanya masuk ke satu sumber saja.
"Forwarder bisa bersamaan jadi consignee (penerima). Otomatis kan ada korelasi kok pake itu terus jasanya," ucap Wisnu.
Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko harga mahal bukan hanya karena adanya monopoli saja. Beberapa faktor lain pun berkontribusi membuat harga barang masih mahal.
Salah satunya adalah adanya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang hanya ada satu di setiap pelabuhan membuat perusahaan pelayaran tidak punya pilihan. Akhirnya mereka harus mengeluarkan berapapun biaya yang ditawarkan oleh koperasi meskipun mahal.
"Hanya ada Koperasi TKBM yang melayani satu pelabuhan. Selama ini kita selalu kritisi di pelabuhan hanya ada satu TKBM, karena tak ada kompetisi akhirnya biaya menjadi tinggi," ucap Wisnu di kantornya, Jumat (1/11/2019).
Bahkan, Wisnu menyebut terkadang koperasi-koperasi ini suka meminta biaya tambahan. "TKBM minta biaya tambahan bisa di luar cargo handling dan sebagainya hingga Rp 1juta," sebutnya.
Selanjutnya, terkadang dari penerima barang alias consignee masih belum memberikan harga yang murah saat barang sudah sampai lokasi tujuan. Padahal pengiriman barang telah disubsidi oleh pemerintah.
"Consignee yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi pengirimannya. Masalahnya, consignee-consignee yang borong kami rasa dia tidak jual dengan harga rendah dari pasar," ungkap Wisnu.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
