Macam-macam 'Hantu' di Ekonomi RI

Berdasarkan catatan detikcom, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Kebanyakan terjadinya pada saat rapat kerja (Raker) antara Pemerintah dengan DPR yang membahas perekonomian Indonesia.

Sebagai contoh, pada 11 Oktober 2017 di mana Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Jasa Marga Tbk (Persero) dan perbankan. Rapat membahas diberlakukannya pembayaran non tunai alias e-Toll serta dampak yang ditimbulkannya.

Rapat juga sekaligus membahas kesiapan elektronifikasi pembayaran di jalan tol. Dari pantauan detikcom, banyak 'hantu' dalam rapat tersebut.

Maksudnya banyak kursi kosong anggota DPR karena yang hadir hanya 9 orang dalam rapat tersebut. Padahal, dalam absensi rapat tercantum 22 tanda tangan anggota dari total 49 anggota Komisi VI DPR RI.

Selanjutnya, pada 24 Januari 2018 mengenai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I-2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Dari 50 anggota Komisi V DPR RI hanya 24 orang yang tercatat ikut tanda tangan daftar absen raker bersama Kemenhub.

Namun, nyatanya dari total 24 absen yang ditandatangani, di dalam ruangan hanya terdapat 19 orang anggota Komisi V DPR yang ikut dalam rapat. Lima anggota Komisi V yang tanda tangan tidak terlihat wujudnya, seperti hantu.

Dari pantauan detikcom, kursi anggota komisi tampak kosong. Hanya beberapa orang anggota yang tampak kritis mempertanyakan proyek pembangunan infrastruktur dan anggaran yang digunakan oleh Kemenhub.